Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Susanto
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Susanto

DPRD DKI Periode Baru Didesak Hentikan Swastanisasi Air

Nasional swastanisasi air
Theofilus Ifan Sucipto • 05 September 2019 11:43
Jakarta: Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendorong DPRD DKI Periode 2019-2024 mempercepat penghentian swastanisasi air. Kinerja dewan baru diharapkan lebih baik dibanding periode sebelumnya.
 
"Kita semua tentu berharap anggota DPRD yang baru menjadi pembeda dari dewan sebelumnya," kata kuasa hukum KMMSAJ Arif Maulana kepada Medcom.id, Kamis, 5 September 2019.
 
Arif meminta anggota DPRD baru mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuntaskan masalah inkonstitusional, kerugian negara, dan pelanggaran hak masyarakat atas air. Hal itu, kata dia, disebabkan swastanisasi air Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Arif, selama ini DPRD DKI belum serius menyikapi swastanisasi air. Anggota dewan, ujarnya, cenderung mendiamkan hal tersebut.
 
"KMMSAJ menilai dewan abai menjalankan tanggung jawabnya untuk mengawasi penegakkan dan pelaksanaan mandat konstitusi," ujar Arif.
 
Hal itu membuat KMMSAJ menjadikan DPRD DKI Jakarta pihak tergugat saat melayangkan gugatan citizen lawsuit (CLS) air. Arif berharap dewan yang baru lebih serius mendorong penghentian swastanisasi air.
 
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan masalah swastanisasi air. KPK diminta menjadi mediator antara Pemprov DKI dan PD PAM Jaya, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), serta PT Aetra.
 
"Saya sudah sampaikan pada Tim Tata Kelola Air, proses pengambilalihan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang benar, tidak merugikan negara, dan tidak merugikan kepentingan umum. Dan secara hukum tidak ada yang dilanggar, karena itu kita konsultasi kepada KPK," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Jakarta Selatan, Jumat 10 Mei 2019.
 
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kesal lantaran PT Palyja tak memiliki niat baik melepaskan pengelolaan air bersih di Jakarta. Anies bahkan menuding Palyja tak bertanggung jawab.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif