Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menuntaskan sejumlah proyek pengendali banjir meliputi revitalisasi sungai, danau, embung, waduk (SDEW). Hal tersebut sesuai Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.
"Program sedang berjalan. Seluruhnya sesuai yang dijadwalkan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.
Kemudian, Pemprov DKI bersama pihak pemangku kepentingan terkait terus melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali. Termasuk, pengembangan sistem pemantauan banjir.
Koordinasi intensif, kata Heru bersama dengan pemerintah pusat dan sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah juga dilakukan. Hal itu untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Serta peningkatan kapasitas sungai melalui pengerukan lumpur di sungai besar," ujar Heru.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Bastian P. Simanjuntak mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntaskan 38 persen masalah banjir yang ada di Jakarta. Bastian menuturkan penanganan banjir juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo meliputi pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali banjir di DKI Jakarta.
Tercatat infrastruktur tersebut mampu menyelesaikan masalah banjir di beberapa kelurahan atau sekitar 62 persen dari masalah banjir di Jakarta hingga kini dan diharapkan terus meningkat.
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menuntaskan sejumlah proyek pengendali
banjir meliputi revitalisasi sungai, danau, embung, waduk (SDEW). Hal tersebut sesuai Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.
"Program sedang berjalan. Seluruhnya sesuai yang dijadwalkan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Raperda APBD
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.
Kemudian, Pemprov DKI bersama pihak pemangku kepentingan terkait terus melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali. Termasuk, pengembangan sistem pemantauan
banjir.
Koordinasi intensif, kata Heru bersama dengan pemerintah pusat dan sinkronisasi lokasi prioritas pengadaan tanah juga dilakukan. Hal itu untuk percepatan pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Serta peningkatan kapasitas sungai melalui pengerukan lumpur di sungai besar," ujar Heru.
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Bastian P. Simanjuntak mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuntaskan 38 persen masalah banjir yang ada di Jakarta. Bastian menuturkan penanganan banjir juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo meliputi pembangunan sejumlah infrastruktur pengendali banjir di DKI Jakarta.
Tercatat infrastruktur tersebut mampu menyelesaikan masalah banjir di beberapa kelurahan atau sekitar 62 persen dari masalah banjir di Jakarta hingga kini dan diharapkan terus meningkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
