Jakarta: Perumda Dharma Jaya membatasi pendistribusian subsidi pangan murah bagi warga pemegang KJP. Tiap hari hanya 300 orang yang bisa membeli pangan murah.
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, penerapan kebijakan ini untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
"Kami jamin stok cukup, semua dapat dan tepat sasaran. Tapi perlu diatur pendistibusiannya agar tidak terjadi penumpukan antrean di satu waktu," kata Raditya.
Raditya menjelaskan, masyarakat pemegang KJP harus mengambil nomor antrean sehari sebelum kegiatan pendistribusian.
"Jadi saat pengambilan daging tidak antre. Masyarakat sudah bergiliran datang sesuai nomor antrean," kata Raditya.
Raditya menegaskan, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum di lokasi pendistribusian. Pihaknya menyediakan tenda dan air mineral bagi masyarakat yang membutuhkan air minum.
Raditya berharap pendistribusian pangan murah bersubsidi berjalan baik, lancar, aman dan tepat sasaran. Dirinya juga menjamin tidak ada pungutan liar.
"Kalau semua aturan dipatuhi, dijalankan dengan baik, kami yakin tidak ada pungli. Hingga saat ini belum ada laporan masyarakat terkait pungli.
Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan paket pangan murah dengan harga Rp126 ribu sebagai salah satu upaya mengendalikan harga pangan di Ibu Kota.
Jakarta: Perumda Dharma Jaya membatasi pendistribusian subsidi pangan murah bagi warga pemegang KJP. Tiap hari hanya 300 orang yang bisa membeli pangan murah.
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, penerapan kebijakan ini untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
"Kami jamin stok cukup, semua dapat dan tepat sasaran. Tapi perlu diatur pendistibusiannya agar tidak terjadi penumpukan antrean di satu waktu," kata Raditya.
Raditya menjelaskan, masyarakat pemegang KJP harus mengambil nomor antrean sehari sebelum kegiatan pendistribusian.
"Jadi saat pengambilan daging tidak antre. Masyarakat sudah bergiliran datang sesuai nomor antrean," kata Raditya.
Raditya menegaskan, pihaknya melibatkan aparat penegak hukum di lokasi pendistribusian. Pihaknya menyediakan tenda dan air mineral bagi masyarakat yang membutuhkan air minum.
Raditya berharap pendistribusian pangan murah bersubsidi berjalan baik, lancar, aman dan tepat sasaran. Dirinya juga menjamin tidak ada pungutan liar.
"Kalau semua aturan dipatuhi, dijalankan dengan baik, kami yakin tidak ada pungli. Hingga saat ini belum ada laporan masyarakat terkait pungli.
Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan paket pangan murah dengan harga Rp126 ribu sebagai salah satu upaya mengendalikan harga pangan di Ibu Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
