Jakarta: Pemerintah berencana memindahkan pusat pemerintahan dan administrasi dari DKI Jakarta ke luar Jawa. Pemindahan ibu kota ini dinilai akan mengurangi beban Jakarta selama ini sebagai ibu kota negara sekaligus pusat bisnis.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jakarta akan tetap menjadi kota metropolitan dan pusat bisnis Indonesia. Namun pemerintah tidak akan tinggal diam meninggalkan Jakarta.
"Kita akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan). Kita sudah bicara, kita akan bantu memfasilitasi (kebutuhan investasi) yang Rp570 triliun," kata Bambang di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
Bambang menjelaskan, investasi untuk DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan anggaran saja. Namun pemerintah provinsi akan melibatkan swasta dan BUMN untuk lebih banyak membantu pembangunan di Jakarta. Terlebih Indonesia butuh urbanisasi.
"Karena setiap satu persen urbanisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, secara global tiga persen, itu di dunia, di Asia Timur 2,7 persen, jadi sedikit di bawah standar dunia. Indonesia cuma 1,4 persen. Jadi setiap urbanisasi satu persen maka tercipta pertumbuhan ekonomi 1,4 persen," jelas dia.
Pemerintah telah menyiapkan pembangunan Jakarta dan 10 kota sebagai metropolitan dan kota bisnis di Indonesia. Menurut dia, pengembangan banyak wilayah sebagai pusat bisnis akan mendorong diversifikasi serta perluasan aktivitas ekonomi Indonesia.
"Kita ingin kota ini adalah menciptakan sumber pertumbuhan, dan kita butuh pertumbuhan ekonomi dari mana pun sumbernya, termasuk dari wilayah perkotaan. Jadi tidak usah khawatir," ungkapnya.
Dirinya menegaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta bukan bertujuan untuk membangun 'Jakarta baru' di wilayah lain. Ide pemisahan pusat pemerintahan pusat bisnis dan ibu kota sama seperti yang sudah dilakukan oleh banyak negara maju di dunia.
"Bicara ibu kota baru itu bukan menciptakan Jakarta kedua atau menciptakan kota pusat segalanya yang kedua menggantikan Jakarta. Yang kita lakukan ibu kota baru hanya untuk pusat pemerintahan dan kegiatan komersial yang mendukung," pungkasnya.
Jakarta: Pemerintah berencana memindahkan pusat pemerintahan dan administrasi dari DKI Jakarta ke luar Jawa. Pemindahan ibu kota ini dinilai akan mengurangi beban Jakarta selama ini sebagai ibu kota negara sekaligus pusat bisnis.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jakarta akan tetap menjadi kota metropolitan dan pusat bisnis Indonesia. Namun pemerintah tidak akan tinggal diam meninggalkan Jakarta.
"Kita akan tetap mendukung, saya sudah bicara dengan Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan). Kita sudah bicara, kita akan bantu memfasilitasi (kebutuhan investasi) yang Rp570 triliun," kata Bambang di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.
Bambang menjelaskan, investasi untuk DKI Jakarta tidak hanya mengandalkan anggaran saja. Namun pemerintah provinsi akan melibatkan swasta dan BUMN untuk lebih banyak membantu pembangunan di Jakarta. Terlebih Indonesia butuh urbanisasi.
"Karena setiap satu persen urbanisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, secara global tiga persen, itu di dunia, di Asia Timur 2,7 persen, jadi sedikit di bawah standar dunia. Indonesia cuma 1,4 persen. Jadi setiap urbanisasi satu persen maka tercipta pertumbuhan ekonomi 1,4 persen," jelas dia.
Pemerintah telah menyiapkan pembangunan Jakarta dan 10 kota sebagai metropolitan dan kota bisnis di Indonesia. Menurut dia, pengembangan banyak wilayah sebagai pusat bisnis akan mendorong diversifikasi serta perluasan aktivitas ekonomi Indonesia.
"Kita ingin kota ini adalah menciptakan sumber pertumbuhan, dan kita butuh pertumbuhan ekonomi dari mana pun sumbernya, termasuk dari wilayah perkotaan. Jadi tidak usah khawatir," ungkapnya.
Dirinya menegaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta bukan bertujuan untuk membangun 'Jakarta baru' di wilayah lain. Ide pemisahan pusat pemerintahan pusat bisnis dan ibu kota sama seperti yang sudah dilakukan oleh banyak negara maju di dunia.
"Bicara ibu kota baru itu bukan menciptakan Jakarta kedua atau menciptakan kota pusat segalanya yang kedua menggantikan Jakarta. Yang kita lakukan ibu kota baru hanya untuk pusat pemerintahan dan kegiatan komersial yang mendukung," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AGA)
