Mengembalikan Hak Pejalan Kaki
PKL menggelar lapak dagangannya hingga menutupi trotoar di kawasan Jatinegara, Jakarta. (Foto: MI/Bary Fathahilah)
Jakarta: Keberadaan trotoar khususnya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta kerap tak sesuai peruntukannya. Koalisi Pejalan Kaki bahkan menyebut trotoar sering diokupasi fungsi lain, lapak pedagang kaki lima (PKL) salah satunya.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menilai ruang pejalan kaki di ibu kota sebagian besar telah memadai. Sayangnya, pejalan kaki justru seperti 'dipaksa' agar tidak berjalan kaki.

"Ketika ada ruang pejalan kaki cukup bagus malah diokupasi fungsi lain. Bahkan ada stigma pejalan kaki itu orang miskin dan kalau masih ada yang bisa disuruh kenapa harus jalan kaki. Yang seperti itu masih ada," ujarnya dalam Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa, 23 Oktober 2018.


Alfred mengatakan secara teknis satu orang pejalan kaki membutuhkan ruang minimal 80 sentimeter. Jika trotoar dibuat dua arah sekaligus, ruang yang dibutuhkan tentu harus dua kali lebih luas.

Lain hal jika pejalan kaki merupakan penyandang disabilitas, ibu dengan kereta bayi, atau dihitung dengan barang bawaan. Ruang yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan kategori pejalan kaki.

"Taruhlah dua pejalan kaki saling berpapasan, dari situ saja sudah ketahuan minimum ruang yang dibutuhkan berapa luasnya," kata dia.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengungkapkan penyediaan ruang pejalan kaki perlu disesuaikan dengan volume bangkitan pejalan kaki di sekitarnya. Lebar trotoar di pusat bisnis tentu tidak bisa disamakan dengan bangkitan pejalan kaki di lingkungan permukiman.

"Kadang trotoarnya lebar, yang jalan kaki sedikit. Jadi harus disesuaikan di mana fungsi kiri kanan jalannya ada atau tidak kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat," ungkapnya.

Yayat mengatakan yang lebih menarik adalah trotoar di kota-kota besar bisa dengan mudah dikomoditaskan. Bukan hanya bagi pedagang kaki lima, tapi juga parkir liar. Padahal, lahannya tidak sebanding dengan mobilitas masyarakat pengguna kendaraan pribadi.

"Dan ini nilai transaksinya besar karena tidak gratis. Orang demi mendapatkan pendapatan akan melakukan itu. Kalau PKL masih bisalah (dilalui pejalan kaki), tapi kalau orang pakai motor betul-betul jadi masalah. Karena ini akan membuat semakin macet," jelasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id