Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap moratorium proyek infrastruktur pemerintah tak berlaku bagi proyek yang berada di bawah wewenang Pemprov DKI. Pasalnya, Pemprov DKI masih mengebut penyelesaian proyek Light Rail Transit (LRT).
"Kita memang ada proyek (elevated) seperti LRT, tapi kan itu dikerjakan oleh BUMD, oleh Pemprov, seharusnya tidak terkait (moratorium) ya. Tapi nanti saya cek," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 20 Februari 2018.
Baca: Moratorium Proyek Infrastruktur tak Ganggu Program Presiden
Anies menginginkan proyek LRT terus berjalan, lantaran proyek itu dikebut untuk mengejar jadwal pelaksanaan Asian Games.
Menurut Anies, keberadaan LRT sangat mendasar untuk mendukung operasional Asian Games, berbeda dengan elevated infrastructure development lain.
Lebih lanjut, menurut Anies, moratorium tersebut juga tak menganggu jalannya proyek Mass Rapid Transit (MRT). Pasalnya pembangunan jalan layang untuk jalur MRT sudah rampung.
"MRT itu yang underground masih jalan. Memang yang elevated itu tinggal LRT," jelas Anies.
Pemerintah akan memoratorium seluruh proyek tol layang (elevated toll) di Indonesia. Hal itu disebabkan kerap terjadinya kecelakaan proyek infrastruktur. Teranyar, Pear Head proyek Tol Becakayu ambruk dan melukai tujuh orang pekerja.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/eN4xPpON" allowfullscreen></iframe>
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto juga selaku Ketua Sub Komite Jalan dan Jembatan Komisi Keselamatan Konstruksi telah memberikan rekomendasi pada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Untuk langkah selanjutnya agar semua pekerjaan yang elevated akan kita hentikan semuanya," kata dia.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan moratorium ini tidak akan menggangu program Presiden Joko Widodo dalam percepatan pembangunan.
Basuki menegaskan akan mengevaluasi secara keseluruhan, mulai dari desain, metodologi kerja, standar operation procedure (SOP), sumber daya manusia, peralatan, hingga pengawas proyek. Sebab, mayoritas kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur terjadi pada dini hari.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berharap moratorium proyek infrastruktur pemerintah tak berlaku bagi proyek yang berada di bawah wewenang Pemprov DKI. Pasalnya, Pemprov DKI masih mengebut penyelesaian proyek Light Rail Transit (LRT).
"Kita memang ada proyek (elevated) seperti LRT, tapi kan itu dikerjakan oleh BUMD, oleh Pemprov, seharusnya tidak terkait (moratorium) ya. Tapi nanti saya cek," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa 20 Februari 2018.
Baca:
Moratorium Proyek Infrastruktur tak Ganggu Program Presiden
Anies menginginkan proyek LRT terus berjalan, lantaran proyek itu dikebut untuk mengejar jadwal pelaksanaan Asian Games.
Menurut Anies, keberadaan LRT sangat mendasar untuk mendukung operasional Asian Games, berbeda dengan
elevated infrastructure development lain.
Lebih lanjut, menurut Anies, moratorium tersebut juga tak menganggu jalannya proyek Mass Rapid Transit (MRT). Pasalnya pembangunan jalan layang untuk jalur MRT sudah rampung.
"MRT itu yang underground masih jalan. Memang yang elevated itu tinggal LRT," jelas Anies.
Pemerintah akan memoratorium seluruh proyek tol layang (elevated toll) di Indonesia. Hal itu disebabkan kerap terjadinya kecelakaan proyek infrastruktur. Teranyar, Pear Head proyek Tol Becakayu ambruk dan melukai tujuh orang pekerja.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arie Setiadi Moerwanto juga selaku Ketua Sub Komite Jalan dan Jembatan Komisi Keselamatan Konstruksi telah memberikan rekomendasi pada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Untuk langkah selanjutnya agar semua pekerjaan yang elevated akan kita hentikan semuanya," kata dia.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan moratorium ini tidak akan menggangu program Presiden Joko Widodo dalam percepatan pembangunan.
Basuki menegaskan akan mengevaluasi secara keseluruhan, mulai dari desain, metodologi kerja, standar operation procedure (SOP), sumber daya manusia, peralatan, hingga pengawas proyek. Sebab, mayoritas kecelakaan kerja dalam proyek infrastruktur terjadi pada dini hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
