Jakarta: Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat masih ada 3000 pendidikan anak usia dini (Paud) di DKI yang belum terdaftar. Imbasnya, mereka tak bisa memperoleh Biaya Operasional Paud (BOP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, persyaratan pendirian Paud sulit dipenuhi pengelola Paud saat mengajukan izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Kita menghimbau kepada PTSP agar syarat-syarat itu diperingan," kata Sopan kepada medcom.id, Rabu 22 November 2017.
Baca: IMB Jadi Ganjalan 2.500 PAUD di DKI Dapatkan Dana
Sopan mengakui syarat pendirian Paud diatur Kemendikbud, PTSP hanya mengimplementasikan aturan tersebut.
Melihat banyaknya Paud yang belum menerima bantuan, Disdik DKI akan melakukan pendampingan agar Paud yang belum terdaftar memenuhi semua persyaratannya. Seperti pengadaan alat peraga edukasi dan bangunannya.
Syarat ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
Pasal 5 ayat 4 aturan itu mensyaratkan PAUD harus memiliki dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan. PAUD juga harus memiliki badan hukum.
Baca: DKI Kembalikan Dana Paud Rp30 Miliar ke Pusat
Sopan mengatakan banyak PAUD di DKI yang hanya memanfaatkan lahan teras rumah, garasi, dan posyandu. "Ke depan seharusnya tak mesti dengan IMB," kata dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan dana sebanyak Rp30 miliar ke pemerintah pusat. Uang itu merupakan dana bantuan untuk Paud yang tidak tersalurkan.
Anggota DPRD DKI, Syahrial, mengatakan, dana itu seharusnya untuk bantuan 2500 Paud. Karena paud itu tidak memiliki izin operasional, dana tersebut dikembalikan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/DkqDoweb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Dinas Pendidikan DKI Jakarta mencatat masih ada 3000 pendidikan anak usia dini (Paud) di DKI yang belum terdaftar. Imbasnya, mereka tak bisa memperoleh Biaya Operasional Paud (BOP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, persyaratan pendirian Paud sulit dipenuhi pengelola Paud saat mengajukan izin di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Kita menghimbau kepada PTSP agar syarat-syarat itu diperingan," kata Sopan kepada
medcom.id, Rabu 22 November 2017.
Baca:
IMB Jadi Ganjalan 2.500 PAUD di DKI Dapatkan Dana
Sopan mengakui syarat pendirian Paud diatur Kemendikbud, PTSP hanya mengimplementasikan aturan tersebut.
Melihat banyaknya Paud yang belum menerima bantuan, Disdik DKI akan melakukan pendampingan agar Paud yang belum terdaftar memenuhi semua persyaratannya. Seperti pengadaan alat peraga edukasi dan bangunannya.
Syarat ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
Pasal 5 ayat 4 aturan itu mensyaratkan PAUD harus memiliki dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan. PAUD juga harus memiliki badan hukum.
Baca:
DKI Kembalikan Dana Paud Rp30 Miliar ke Pusat
Sopan mengatakan banyak PAUD di DKI yang hanya memanfaatkan lahan teras rumah, garasi, dan posyandu. "Ke depan seharusnya tak mesti dengan IMB," kata dia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan dana sebanyak Rp30 miliar ke pemerintah pusat. Uang itu merupakan dana bantuan untuk Paud yang tidak tersalurkan.
Anggota DPRD DKI, Syahrial, mengatakan, dana itu seharusnya untuk bantuan 2500 Paud. Karena paud itu tidak memiliki izin operasional, dana tersebut dikembalikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
