medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama terus menelisik dugaan adanya dana siluman dalam RAPBD DKI 2015. Dia mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang turut bermain.
"Emang ada yang main," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).
Ahok menjelaskan, dari dana siluman Rp12,1 triliun sudah masuk Rp2 triliun di RAPBD 2015. "Saat ini saya menyisir, bisa ketahuan SKPD mana, siapa yang bertanggung jawab, SKPD eselon mana, 1 atau 2, 3, atau 4. Nanti kita stafkan," tegas Ahok.
Ahok mengaku belum mengetahui peruntukkan uang Rp2 triliun itu. Tapi dana itu masuk untuk pemeliharaan dan pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Dia menyakini pos pemeliharaan UPS banyak terjadi penggelembungan.
"Kita mau sisir lagi, di pemeliharaan banyak mark up juga mungkin. Dari pemeliharaan," ungkapnya.
Ahok mengatakan, penyisiran pos UPS sudah selesai. Menurut data yang ia dapat, nilainya tidak sampai Rp6 miliar. Dia mengakui kecolongan pos pemeliharaan dan pengadaan UPS telah terjadi sejak 2012.
"Kenapa tahun 2015 ada Rp12 triliun? Ternyata pada 2014 perubahan mereka telah mengajukan Rp11 trilun lebih. Sekarang baru kita sisir, ketahuann tuh," kata Ahok.
Ahok telah melaporkan dugaan ada kecurangan dalam APBD DKI ke KPK pada Jumat 27 Februari 2015. Ia membawa bukti berupa perbedaan draft APBD yang telah disepakati pemerintah dan Dewan di Sidang Paripurna pada 27 Januari 2015.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku menemukan anggaran 'siluman' yang diduga disusupkan legislator DKI Jakarta setelah pengesahan rancangan APBD. Jumlahnya mencapai Rp12,1 triliun.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama terus menelisik dugaan adanya dana siluman dalam RAPBD DKI 2015. Dia mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang turut bermain.
"
Emang ada yang main," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015).
Ahok menjelaskan, dari dana siluman Rp12,1 triliun sudah masuk Rp2 triliun di RAPBD 2015. "Saat ini saya menyisir, bisa ketahuan SKPD mana, siapa yang bertanggung jawab, SKPD eselon mana, 1 atau 2, 3, atau 4. Nanti kita stafkan," tegas Ahok.
Ahok mengaku belum mengetahui peruntukkan uang Rp2 triliun itu. Tapi dana itu masuk untuk pemeliharaan dan pengadaan
uninterruptible power supply (UPS). Dia menyakini pos pemeliharaan UPS banyak terjadi penggelembungan.
"Kita mau sisir lagi, di pemeliharaan banyak
mark up juga mungkin. Dari pemeliharaan," ungkapnya.
Ahok mengatakan, penyisiran pos UPS sudah selesai. Menurut data yang ia dapat, nilainya tidak sampai Rp6 miliar. Dia mengakui kecolongan pos pemeliharaan dan pengadaan UPS telah terjadi sejak 2012.
"Kenapa tahun 2015 ada Rp12 triliun? Ternyata pada 2014 perubahan mereka telah mengajukan Rp11 trilun lebih. Sekarang baru kita sisir, ketahuann tuh," kata Ahok.
Ahok telah melaporkan dugaan ada kecurangan dalam APBD DKI ke KPK pada Jumat 27 Februari 2015. Ia membawa bukti berupa perbedaan draft APBD yang telah disepakati pemerintah dan Dewan di Sidang Paripurna pada 27 Januari 2015.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku menemukan anggaran 'siluman' yang diduga disusupkan legislator DKI Jakarta setelah pengesahan rancangan APBD. Jumlahnya mencapai Rp12,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
