Aksi PSI DKI Dinilai Meminimalisasi Kartel Politik

Jakarta: Aksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka adanya kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinilai dapat meminimalisasi kartelisasi politik di DPRD DKI. Kartelisasi berdampak pada fungsi checks and balances di DPRD DKI.   Hal itu diungkapkan pengamat politik dari UGM Mada Sukmajati menyikapi konflik internal DPRD DKI yang berujung aksi walk out ketika PSI menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015.   Mada mengatakan tugas dan fungsi utama legislatif adalah melakukan pengawasan dan pengecekan, terutama anggaran. Menurutnya, jika tidak ada suara berbeda di DPRD membuat pengawasan dan pengecekan melemah. Dampaknya, kemungkinan terjadi kartelisasi semakin tinggi.   "(Aksi PSI) menunjukkan checks and balances di DPRD DKI itu masih terjadi. Sebab kartelisasi di DPRD membuat checks and balances minim, dan itu bisa dicegah," kata Mada, Senin, 21 Desember 2020.   Mada menilai aksi walk out mayoritas fraksi di DPRD DKI menunjukkan anggota dewan masih kekanak-kanakan. Karena aksi itu tidak memberikan efek positif bagi kesejahteraan warga Jakarta.   "Pertanyaan besarnya, semua ini (walk out) apakah memberikan implikasi kepada kesejahteraan rakyat? Kalau ini aksi balas-balasan, menjadi permainan, kekanak-kanakan itu. Harus diingat, DPRD sudah difasilitasi dana publik. Jadi setiap perilaku mereka harus memiliki fungsi untuk menyejahterakan rakyat," kata Mada.   Seperti diketahui, sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Desember 2020. Aksi walk out diduga sebagai respons atas sikap PSI yang menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.