medcom.id, Jakarta: Sudah lima hari, dari pagi hingga larut malam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pelototi anggaran tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini dilakukan sebelum menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Lalu apa yang membuat pria yang akrap disapa Ahok rela berkorban demikian?
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, awalnya tidak ingin lagi memeriksa anggaran karena sudah ada sistem e-budgeting. Dari sana Ahok bisa langsung memonitor.
"Ada yang salah? Enggak ada yang salah kok. Kita cuma ingin eksekutif ini, tadi kan saya berpikir saya enggak perlu urus lagi lah. Kan mereka sudah tahu ada e-budgeting. Bisa saya monitor siapa yang main," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).
Namun ternyata banyak SKPD yang menyalahi aturan. SKPD menyerahkan draft KUA-PPAS ke DPRD DKI tanpa melalui proses e-budgeting dan e-planning.
"Terakhir waktu sodorin KUA-PPAS ke belakang (DPRD DKI) draftnya itu, itu tanpa melalui proses e-budgeting, e-planning. Makanya kita ada e-musrenbang. E-musrenbang kan dengerin semua, kita kan sudah elektronik, ada yang ngetik, masa nyodorin ke DPRD belakang tanpa melalui proses e-planning," jelas Ahok.
Penyusunan draft KUA-PPAS masih manual menggunakan Excel. Karena itulah Ahok curiga, ada SKPD yang bermain.
"Berarti ketik pake Excel dong? Saya curiga pasti ini ada yang enggak beres. Begitu dia loncatin e-planning, saya tahu ada yang enggak beres. Begitu saya periksa bener," kata Ahok.
medcom.id, Jakarta: Sudah lima hari, dari pagi hingga larut malam, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pelototi anggaran tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini dilakukan sebelum menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Lalu apa yang membuat pria yang akrap disapa Ahok rela berkorban demikian?
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, awalnya tidak ingin lagi memeriksa anggaran karena sudah ada sistem e-budgeting. Dari sana Ahok bisa langsung memonitor.
"Ada yang salah? Enggak ada yang salah kok. Kita cuma ingin eksekutif ini, tadi kan saya berpikir saya enggak perlu urus lagi lah. Kan mereka sudah tahu ada e-budgeting. Bisa saya monitor siapa yang main," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015).
Namun ternyata banyak SKPD yang menyalahi aturan. SKPD menyerahkan draft KUA-PPAS ke DPRD DKI tanpa melalui proses e-budgeting dan e-planning.
"Terakhir waktu sodorin KUA-PPAS ke belakang (DPRD DKI) draftnya itu, itu tanpa melalui proses e-budgeting, e-planning. Makanya kita ada e-musrenbang. E-musrenbang kan dengerin semua, kita kan sudah elektronik, ada yang ngetik, masa nyodorin ke DPRD belakang tanpa melalui proses e-planning," jelas Ahok.
Penyusunan draft KUA-PPAS masih manual menggunakan Excel. Karena itulah Ahok curiga, ada SKPD yang bermain.
"Berarti ketik pake Excel dong? Saya curiga pasti ini ada yang enggak beres. Begitu dia loncatin e-planning, saya tahu ada yang enggak beres. Begitu saya periksa bener," kata Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
