medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar dan memutus jaringan utilitas yang tidak tertanam sesuai aturan. Sebab, jaringan utilitas yang tidak tertata rapi menghambat aliran air dan membuat sejumlah ruas jalan tergenang.
Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendrawan mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat ke sejumlah perusahaan pemilik utilitas. Mereka diminta membenahi jaringan kabel yang ditanam asal-asalan. Teguh mengancam bakal membongkar paksa jaringan jika surat peringatan itu tidak digubris.
"Satu, dua, tiga kali jika kita undang tak ada tanggapan, ya kita bongkar. Biasanya (penanggung jawab utilitas) baru keluar setelah kita bongkar," kata Teguh kepada Metrotvnews.com, Selasa (27/1/2016).
Teguh mengatakan, jaringan utilitas yang amburadul sudah terjadi sejak lama dan terjadi hampir di seluruh wilayah DKI. Menurutnya, pemasangan utilitas yang sembarangan menyalahi Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Ketertiban Umum.
“Pemasangan kabel yang tak beraturan itu menyumbat saluran air. Sehingga, masalah genangan air di Ibu Kota sulit teratasi,” ujarnya.
Menurut Teguh, minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah membuat jaringan utilitas tidak terkontrol. Selain itu, pemasangan utilitas tidak memperhatikan kepentingan umum.
Pihaknya kesulitan menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas utilitas yang berantakan. Teguh minta perusahaan pemilik jaringan memperhatikan kepentingan umum. "Aturannya (kabel) harus ada dibawah tali air," kata Teguh.
Teguh bilang faktor utilitas yang tak rapih menjadi salah satu penyumbang banjir di Ibu Kota. Teguh menyebut sejumlah jalan yang masih tak rapih utilitasnya yakni Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman Thamrin depan kampus Atma Jaya.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar dan memutus jaringan utilitas yang tidak tertanam sesuai aturan. Sebab, jaringan utilitas yang tidak tertata rapi menghambat aliran air dan membuat sejumlah ruas jalan tergenang.
Kepala Dinas Tata Air DKI Teguh Hendrawan mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat ke sejumlah perusahaan pemilik utilitas. Mereka diminta membenahi jaringan kabel yang ditanam asal-asalan. Teguh mengancam bakal membongkar paksa jaringan jika surat peringatan itu tidak digubris.
"Satu, dua, tiga kali jika kita undang tak ada tanggapan, ya kita bongkar. Biasanya (penanggung jawab utilitas) baru keluar setelah kita bongkar," kata Teguh kepada
Metrotvnews.com, Selasa (27/1/2016).
Teguh mengatakan, jaringan utilitas yang amburadul sudah terjadi sejak lama dan terjadi hampir di seluruh wilayah DKI. Menurutnya, pemasangan utilitas yang sembarangan menyalahi Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Ketertiban Umum.
“Pemasangan kabel yang tak beraturan itu menyumbat saluran air. Sehingga, masalah genangan air di Ibu Kota sulit teratasi,” ujarnya.
Menurut Teguh, minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah membuat jaringan utilitas tidak terkontrol. Selain itu, pemasangan utilitas tidak memperhatikan kepentingan umum.
Pihaknya kesulitan menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas utilitas yang berantakan. Teguh minta perusahaan pemilik jaringan memperhatikan kepentingan umum. "Aturannya (kabel) harus ada dibawah tali air," kata Teguh.
Teguh bilang faktor utilitas yang tak rapih menjadi salah satu penyumbang banjir di Ibu Kota. Teguh menyebut sejumlah jalan yang masih tak rapih utilitasnya yakni Jalan Gatot Subroto dan Jalan Sudirman Thamrin depan kampus Atma Jaya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
