medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangam Aset dan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengirim surat ke Kementerian Keuangan. Heru diperintah menjelaskan soal saldo anggaran DKI sebesar Rp13,9 triliun.
"Kami diperintahkan buat surat ke Kemenkeu untuk jelaskan mengapa ada saldo Rp13,9 triliun. Pak Gubernur minta dijelaskan detail," kata Heru di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Heru mengaku sempat ditanya Ahok soal saldo Rp13,9 triliun yang disimpan di bank umum. Namun hal itu dibantah Heru. Dia menegaskan, saldo anggaran berada di kas daerah, salah satunya di Bank DKI.
"Jadi perlu diluruskan, uangnya tidak saya bawa kemana-mana. Itu dana bergulir yang sampai sekarang juga masih keluar," kata Heru.
Heru menjelaskan, dana sebesar Rp 13,9 triliun itu merupakan saldo APBD DKI 2016 yang digunakan untuk keperluan belanja bulanan di DKI. Hingga Agustus, saldonya tersisa Rp10,1 triliun.
Baca: Jokowi Sebut Ahok Duitnya Gede, Simpenannya Juga Gede
Heru menerangkan, DKI harus menjaga agar pengelolaan keuangan daerah harus berada di titip aman. Sisa anggaran tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Sebab, ada pengeluaran rutin yang harus dibayarkan DKI setiap bulannya.
"Harus bayar gaji pegawai tiap bulan. Air dan listrik juga harus dibayar. Untuk air, listrik per tahun Rp2 triliun sampai Rp2,5 triliun," kata Heru.
Ilustrasi Grafik MI
Dengan penjelasan seperti ini, Heru menganggap wajar jika saldo akhir DKI per Juni 2016 sebesar Rp13,9 triliun.
APBD DKI 2016 diketahui mencapai Rp69 triliun. Sementara belanja DKI sampai 29 Juli baru terserap 33 persen atau sekitar Rp19,8 triliun. Heru mengklaim, penyerapan itu meningkat dibanding tahun lalu di bulan yang sama. "Tahun 2015 belanja terserap 22,5 persen atau Rp13,4 triliun," ujar Heru.
Lihat: Jokowi Ingatkan Penggunaan APBD Harus Bisa Dirasakan Rakyat
Sementara penyerapan pendapatan DKI sampai 29 Juli mencapai Rp17,5 triliun. Angak itu meningkat dinading dari tahun lalu di bulan yang sama. "Tahun 2015 penyerapan 39,8 persen atau Rp15,1 triliun. Presentase pendapatan lebih tinggi dari tahun lalu," katanya.
Heru menerangkan rendahnya penyerapan sejumlah dinas karena terganjal lelang infrastruktur. Dia memprediksi tagihan proyek DKI akan menumpuk bulan ini. "Jadi saya siapkan uang untuk pembayaran. Biasanya buat pembangunan sekolah dan infrastruktur," ujar Heru.
Beberapa Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) yang serapannya masih rendah antara lain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 26,8 persen, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sebanyak 9,7 persen, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air terserap 9,4 persen, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI terserap 4,1 persen.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangam Aset dan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengirim surat ke Kementerian Keuangan. Heru diperintah menjelaskan soal saldo anggaran DKI sebesar Rp13,9 triliun.
"Kami diperintahkan buat surat ke Kemenkeu untuk jelaskan mengapa ada saldo Rp13,9 triliun. Pak Gubernur minta dijelaskan detail," kata Heru di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Heru mengaku sempat ditanya Ahok soal saldo Rp13,9 triliun yang disimpan di bank umum. Namun hal itu dibantah Heru. Dia menegaskan, saldo anggaran berada di kas daerah, salah satunya di Bank DKI.
"Jadi perlu diluruskan, uangnya tidak saya bawa kemana-mana. Itu dana bergulir yang sampai sekarang juga masih keluar," kata Heru.
Heru menjelaskan, dana sebesar Rp 13,9 triliun itu merupakan saldo APBD DKI 2016 yang digunakan untuk keperluan belanja bulanan di DKI. Hingga Agustus, saldonya tersisa Rp10,1 triliun.
Baca:
Jokowi Sebut Ahok Duitnya Gede, Simpenannya Juga Gede
Heru menerangkan, DKI harus menjaga agar pengelolaan keuangan daerah harus berada di titip aman. Sisa anggaran tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Sebab, ada pengeluaran rutin yang harus dibayarkan DKI setiap bulannya.
"Harus bayar gaji pegawai tiap bulan. Air dan listrik juga harus dibayar. Untuk air, listrik per tahun Rp2 triliun sampai Rp2,5 triliun," kata Heru.
Ilustrasi Grafik MI
Dengan penjelasan seperti ini, Heru menganggap wajar jika saldo akhir DKI per Juni 2016 sebesar Rp13,9 triliun.
APBD DKI 2016 diketahui mencapai Rp69 triliun. Sementara belanja DKI sampai 29 Juli baru terserap 33 persen atau sekitar Rp19,8 triliun. Heru mengklaim, penyerapan itu meningkat dibanding tahun lalu di bulan yang sama. "Tahun 2015 belanja terserap 22,5 persen atau Rp13,4 triliun," ujar Heru.
Lihat:
Jokowi Ingatkan Penggunaan APBD Harus Bisa Dirasakan Rakyat
Sementara penyerapan pendapatan DKI sampai 29 Juli mencapai Rp17,5 triliun. Angak itu meningkat dinading dari tahun lalu di bulan yang sama. "Tahun 2015 penyerapan 39,8 persen atau Rp15,1 triliun. Presentase pendapatan lebih tinggi dari tahun lalu," katanya.
Heru menerangkan rendahnya penyerapan sejumlah dinas karena terganjal lelang infrastruktur. Dia memprediksi tagihan proyek DKI akan menumpuk bulan ini. "Jadi saya siapkan uang untuk pembayaran. Biasanya buat pembangunan sekolah dan infrastruktur," ujar Heru.
Beberapa Satuan Kerja dan Perangkat Daerah (SKPD) yang serapannya masih rendah antara lain, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 26,8 persen, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sebanyak 9,7 persen, Dinas Pekerjaan Umum Tata Air terserap 9,4 persen, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI terserap 4,1 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
