medcom.id, Jakarta: Arus lalu lintas di Jakarta tetap macet, ada atau tanpa sistem 3 in 1. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan sistem 3 in 1 tidak berlaku lagi.
Pria yang biasa disapa Ahok ini mengetahui sistem 3 in 1 tidak terlalu berdampak mengurai kemacetan setelah membaca laporan uji coba penghapusan 3 in 1. Uji coba berlangsung sejak April sampai saat ini.
Sempat ada wacana dari pemerintah sistem 3 in 1 hanya berlaku sore hari karena hasil uji coba penghapusan 3 in 1 menyebutkan arus lalu lintas di Jakarta lebih padat ketika pulang kerja. Polisi pun sepakat dengan rencana ini.
Namun, menurut Ahok, kemungkinan sistem ini tidak berlaku sama sekali. "Enggak ngefek juga," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menyatakan, terjadi peningkatan kemacetan di ruas jalan kawasan 3 in 1 sebesar 24,35 persen selama uji coba penghapusan 3 in 1. Masyarakat yang awalnya menggunakan jalan kolektor berpindah ke jalan protokol ketika mengetahui sistem 3 in 1 tak berlaku.
"Untuk jalan-jalan kolektor (jalan non protokol) terjadi penurunan tingkat kemacetan yang signifikan dan kondisinya sangat lancar," kata Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah dilansir Antara, Minggu 10 April.
Ahok menunggu laporan teknis uji coba penghapusan 3 in 1. Sore nanti, ia dan jajarannya akan rapat membahas soal ini.
Andri mengatakan, kemacetan di ruas jalan protokol di Jakarta disebabkan pembangunan konstruksi Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dilansir jakartamrt.com, hingga 30 April, pengerjaan proyek ini sudah sekitar 46,72 persen.
Selain itu, lanjut Andri, juga sedang dibangun Simpang Susun Semanggi. Proyek yang mulai dibangun 8 April ini juga dinilai membuat arus lalu lintas semakin macet.
"Jadi, diterapkan atau tidak diterapkannya 3 in 1 tetap akan berdampak terhadap kemacetan," kata Andri.
Menurut Andri, bila memang sistem 3 in 1 dihapus, pemerintah akan mempercepat penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Kami putuskan 3 in 1 kami hapus saja, tapi implementasi dari penerapan ERP akan kami percepat," ujar Andri.
medcom.id, Jakarta: Arus lalu lintas di Jakarta tetap macet, ada atau tanpa sistem 3 in 1. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginginkan sistem 3 in 1 tidak berlaku lagi.
Pria yang biasa disapa Ahok ini mengetahui sistem 3 in 1 tidak terlalu berdampak mengurai kemacetan setelah membaca laporan uji coba penghapusan 3 in 1. Uji coba berlangsung sejak April sampai saat ini.
Sempat ada wacana dari pemerintah sistem 3 in 1 hanya berlaku sore hari karena hasil uji coba penghapusan 3 in 1 menyebutkan arus lalu lintas di Jakarta lebih padat ketika pulang kerja. Polisi pun sepakat dengan rencana ini.
Namun, menurut Ahok, kemungkinan sistem ini tidak berlaku sama sekali. "Enggak ngefek juga," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menyatakan, terjadi peningkatan kemacetan di ruas jalan kawasan 3 in 1 sebesar 24,35 persen selama uji coba penghapusan 3 in 1. Masyarakat yang awalnya menggunakan jalan kolektor berpindah ke jalan protokol ketika mengetahui sistem 3 in 1 tak berlaku.
"Untuk jalan-jalan kolektor (jalan non protokol) terjadi penurunan tingkat kemacetan yang signifikan dan kondisinya sangat lancar," kata Kepala Dishubtrans DKI Andri Yansyah dilansir
Antara, Minggu 10 April.
Ahok menunggu laporan teknis uji coba penghapusan 3 in 1. Sore nanti, ia dan jajarannya akan rapat membahas soal ini.
Andri mengatakan, kemacetan di ruas jalan protokol di Jakarta disebabkan pembangunan konstruksi
Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, ke Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dilansir
jakartamrt.com, hingga 30 April, pengerjaan proyek ini sudah sekitar 46,72 persen.
Selain itu, lanjut Andri, juga sedang dibangun Simpang Susun Semanggi. Proyek yang mulai dibangun 8 April ini juga dinilai membuat arus lalu lintas semakin macet.
"Jadi, diterapkan atau tidak diterapkannya 3 in 1 tetap akan berdampak terhadap kemacetan," kata Andri.
Menurut Andri, bila memang sistem 3 in 1 dihapus, pemerintah akan mempercepat penerapan sistem jalan berbayar atau
electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Kami putuskan 3 in 1 kami hapus saja, tapi implementasi dari penerapan ERP akan kami percepat," ujar Andri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
