Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), mendorong implementasi sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung satuan rumah susun (SKBG Sarusun). Sertifikat itu bakal menghadirkan kepastian bagi warga Ibu Kota.
“SKBG Sarusun memberikan kepastian bermukim bagi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang sejalan dengan upaya penyelesaian permasalahan kebutuhan hunian terjangkau,” kata Ariza saat membuka focus group discussion (FGD) implementasi SKBG Sarusun di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Agustus 2022.
Ariza mengatakan SKBG Sarusun hadir sebagai salah satu skema baru dalam penyediaan tanah untuk pembangunan rusun. Lahan itu bisa berasal dari barang milik negara (BMN), barang milik Daerah (BMD), atau tanah wakaf melalui sistem sewa.
“Sehingga dapat menghasilkan harga hunian yang lebih terjangkau serta memungkinkan percepatan penyediaan hunian terjangkau di DKI Jakarta,” ujar dia.
Menurut Ariza, sertifikat tersebut menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, mereka bisa menyusun regulasi penyediaan hunian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami terus membuka ruang berkolaborasi dengan pelaku pembangunan agar ikut serta mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kota Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan,” papar politikus Partai Gerindra itu.
Ariza berharap banyak masukan konstruktif dalam FGD tersebut. Sehingga, penerapan SKBG Sarusun tepat sasaran dan membawa kemaslahatan.
“Guna mewujudkan harapan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi pionir dalam penerbitan SKBG Sarusun di Indonesia,” tutur dia.
Jakarta: Wakil Gubernur (Wagub)
DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza), mendorong implementasi sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung satuan
rumah susun (SKBG Sarusun). Sertifikat itu bakal menghadirkan kepastian bagi warga Ibu Kota.
“SKBG Sarusun memberikan kepastian bermukim bagi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang sejalan dengan upaya penyelesaian permasalahan kebutuhan hunian terjangkau,” kata Ariza saat membuka
focus group discussion (FGD) implementasi SKBG Sarusun di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Agustus 2022.
Ariza mengatakan SKBG Sarusun hadir sebagai salah satu skema baru dalam penyediaan tanah untuk pembangunan rusun. Lahan itu bisa berasal dari barang milik negara (BMN), barang milik Daerah (BMD), atau tanah wakaf melalui sistem sewa.
“Sehingga dapat menghasilkan harga hunian yang lebih terjangkau serta memungkinkan percepatan penyediaan hunian terjangkau di DKI Jakarta,” ujar dia.
Menurut Ariza, sertifikat tersebut menjadi angin segar bagi Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta. Sebab, mereka bisa menyusun regulasi penyediaan hunian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami terus membuka ruang berkolaborasi dengan pelaku pembangunan agar ikut serta mewujudkan kebutuhan-kebutuhan kota Jakarta yang inklusif dan berkelanjutan,” papar politikus Partai Gerindra itu.
Ariza berharap banyak masukan konstruktif dalam FGD tersebut. Sehingga, penerapan SKBG Sarusun tepat sasaran dan membawa kemaslahatan.
“Guna mewujudkan harapan Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi pionir dalam penerbitan SKBG Sarusun di Indonesia,” tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
