Jakarta: Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menambah kuota program mudik dan balik gratis Idulfitri 2024. depan. Pasalnya, mudik gratis tahun ini banjir peminat.
Ketua Komisi B Ismail menyampaikan kuota mudik gratis 2023 yang disediakan sebanyak 19.280 orang. Tapi, jumlah pendaftarnya mencapai 28.506.
"Kalau melihat animo masyarakat yang luar biasa dengan ditandai membludaknya pendaftar, maka perlu dipertimbangkan (ditambah) lagi kuota tersebut tahun depan," kata Ismail di Jakarta, Kamis, 6 April 2023.
Dishub DKI diminta tak hanya menambah kuota. Tapi, kota tujuan juga harus ditambah agar bisa mengakomodir keinginan warga. Sehingga, program mudik dan balik gratis ini semakin dapat diperluas wilayah dan kemanfaatannya.
"Program ini sangat membantu untuk memfasilitasi warga Jakarta yang memang banyak pendatang dari berbagai daerah serta meminimalisir kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saat arus mudik maupun baik lebaran," lanjutnya.
Menurut Ismail, sebagai konsekuensi dari peningkatan kuota tersebut adalah menaikkan alokasi anggaran. Hal itu bisa didiskusikan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta.
"Kalau dari sisi anggaran bisa juga menggunakan alternatif dari corporate social responsibility, tentunya selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD DKI)," ujar dia.
Selain itu, kuota angkutan mudik sepeda motor perlu dipertimbangkan ditambah. Sebab, animo masyarakat yang ingin membawa kendaraan roda dua mereka pulang kampung juga tinggi.
"Sebab, penggunaan sepeda motor untuk jarak jauh memang tidak direkomendasikan. Sementara, di sisi lain mereka mungkin perlu kendaraan untuk menunjang mobilitas di kampung halaman," ungkap Ismail.
Dia berharap program mudik dan balik gratis semakin tepat sasaran. Dishub harus memprioritaskan program tersebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya penerima bantuan sosial.
"Kita ketahui saat ini sudah ada pemaduan data melalui DTKS. Instrumen ini saya kira bisa digunakan untuk menentukan skala prioritas tersebut," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Komisi B
DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perhubungan (
Dishub) menambah kuota program mudik dan balik gratis
Idulfitri 2024. depan. Pasalnya, mudik gratis tahun ini banjir peminat.
Ketua Komisi B Ismail menyampaikan kuota
mudik gratis 2023 yang disediakan sebanyak 19.280 orang. Tapi, jumlah pendaftarnya mencapai 28.506.
"Kalau melihat animo masyarakat yang luar biasa dengan ditandai membludaknya pendaftar, maka perlu dipertimbangkan (ditambah) lagi kuota tersebut tahun depan," kata Ismail di Jakarta, Kamis, 6 April 2023.
Dishub DKI diminta tak hanya menambah kuota. Tapi, kota tujuan juga harus ditambah agar bisa mengakomodir keinginan warga. Sehingga, program mudik dan balik gratis ini semakin dapat diperluas wilayah dan kemanfaatannya.
"Program ini sangat membantu untuk memfasilitasi warga Jakarta yang memang banyak pendatang dari berbagai daerah serta meminimalisir kemacetan dan kecelakaan lalu lintas saat arus mudik maupun baik lebaran," lanjutnya.
Menurut Ismail, sebagai konsekuensi dari peningkatan kuota tersebut adalah menaikkan alokasi anggaran. Hal itu bisa didiskusikan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif
DKI Jakarta.
"Kalau dari sisi anggaran bisa juga menggunakan alternatif dari corporate social responsibility, tentunya selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD DKI)," ujar dia.
Selain itu, kuota angkutan mudik sepeda motor perlu dipertimbangkan ditambah. Sebab, animo masyarakat yang ingin membawa kendaraan roda dua mereka pulang kampung juga tinggi.
"Sebab, penggunaan sepeda motor untuk jarak jauh memang tidak direkomendasikan. Sementara, di sisi lain mereka mungkin perlu kendaraan untuk menunjang mobilitas di kampung halaman," ungkap Ismail.
Dia berharap program mudik dan balik gratis semakin tepat sasaran. Dishub harus memprioritaskan program tersebut untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya penerima bantuan sosial.
"Kita ketahui saat ini sudah ada pemaduan data melalui DTKS. Instrumen ini saya kira bisa digunakan untuk menentukan skala prioritas tersebut," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
