Jakarta: Kementerian Dalam Negeri tengah menyisir RAPBD 2018 DKI Jakarta. Alokasi dana untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bakal direkomendasikan untuk dialihkan ke mata anggaran lain.
"Iya, kita rekomendasikan untuk dialihkan ke sektor lain. Pastinya akan kurang dari Rp28 miliar seperti yang dirancang," kata Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syafruddin kepada Medcom.id, Selasa, 12 Desember 2017.
Ia menyebut memang ada pembahasan terkait TGUPP ini, misalnya, instansi birokrat DKI yang memberi komando tim itu. Kemendagri memberi saran, perlu dirinci tupoksinya supaya lebih pas dan tidak liar.
"Misalkan Pak Gubernur butuh ahli IT, maka lebih pas (tim) masuk program infokom," katanya.
Adapun terkait alokasi anggaran TGUPP, Kemendagri memberi kepatutan dan kewajaran atas hal tersebut. Sementara DKI berargumen formulasi dana untuk tim itu hanya tancangan alokasi saja. Sebab pada kenyataannya anggota tim boleh berasal dari PNS, sehingga upah akan bersifat tunjangan dan lebih ringan.
Baca: Mendagri Menganggap TGUPP DKI Bukan Program Strategis
"Mereka bilang anggaran memang maksimal tapi pelaksanaanya akan dihemat," imbuh Syafruddin.
Sejauh ini yang mendapat catatan yakni alokasi TGUPP dan dana bantuan partai politik di DKI. Syafruddin menyebut tak ada yang janggal dari penganggaran itu, hanya memang jumlahnya perlu penyesuaian. Sebab bukan kali ini saja Ibu Kota membuat rancangan APBD.
Saat ini pembahasan RAPBD 2018 Provinsi Jakarta memasuki hari ke-7. Kemendagri memiliki waktu 15 hari menyisir rancangan tersebut. Nanti pada Rabu, 20 Desember 2017, Pemprov DKI akan menerima kembali formulasi APBD yang telah dievaluasi Kemendagri.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri tengah menyisir RAPBD 2018 DKI Jakarta. Alokasi dana untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bakal direkomendasikan untuk dialihkan ke mata anggaran lain.
"Iya, kita rekomendasikan untuk dialihkan ke sektor lain. Pastinya akan kurang dari Rp28 miliar seperti yang dirancang," kata Plt Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Syafruddin kepada Medcom.id, Selasa, 12 Desember 2017.
Ia menyebut memang ada pembahasan terkait TGUPP ini, misalnya, instansi birokrat DKI yang memberi komando tim itu. Kemendagri memberi saran, perlu dirinci tupoksinya supaya lebih pas dan tidak liar.
"Misalkan Pak Gubernur butuh ahli IT, maka lebih pas (tim) masuk program infokom," katanya.
Adapun terkait alokasi anggaran TGUPP, Kemendagri memberi kepatutan dan kewajaran atas hal tersebut. Sementara DKI berargumen formulasi dana untuk tim itu hanya tancangan alokasi saja. Sebab pada kenyataannya anggota tim boleh berasal dari PNS, sehingga upah akan bersifat tunjangan dan lebih ringan.
Baca: Mendagri Menganggap TGUPP DKI Bukan Program Strategis
"Mereka bilang anggaran memang maksimal tapi pelaksanaanya akan dihemat," imbuh Syafruddin.
Sejauh ini yang mendapat catatan yakni alokasi TGUPP dan dana bantuan partai politik di DKI. Syafruddin menyebut tak ada yang janggal dari penganggaran itu, hanya memang jumlahnya perlu penyesuaian. Sebab bukan kali ini saja Ibu Kota membuat rancangan APBD.
Saat ini pembahasan RAPBD 2018 Provinsi Jakarta memasuki hari ke-7. Kemendagri memiliki waktu 15 hari menyisir rancangan tersebut. Nanti pada Rabu, 20 Desember 2017, Pemprov DKI akan menerima kembali formulasi APBD yang telah dievaluasi Kemendagri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
