Pemprov DKI Pertimbangkan Ajukan Banding Terkait Putusan UMP

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan pengajuan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan pengusaha terkait upah minimum provinsi (UMP) 2022. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) menyatakan pihaknya akan berupaya memperhatikan kesejahteraan buruh.
 
"Kami tentu juga memperhatikan semua pihak ya, pihak swasta juga, para pengusaha juga, kita beri perhatian," ujar Ariza di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, 13 Juli 2022.
 
Ariza menekankan dalam menetapkan UMP dan upah minimum regional (UMR), pihaknya bersama swasta dan buruh berusaha mencari solusi terbaik. Ia menilai apabila pemerintah meningkatkan UMP artinya kondisi keuangan perusahaan swasta sedang dalam kondisi baik.
"Salah satu bukti bahwa peningkatan dari UMR UMP itu seiring dengan peningkatan daripada produksi peningkatan daripada swasta itu sendiri," jelas dia.
 

Soal UMP DKI, Anies Utamakan Keadilan, Apindo Utamakan Legalitas

Sebelumnya, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait UMP DKI Jakarta 2022. Artinya, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen dibatalkan.
 
"Mengabulkan gugatan penggugat dalam pokok sengketa untuk seluruhnya," demikian putusan tertulis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa, 12 Juli 2022.
 
Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 tertanggal 16 Desember 2021 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berdasarkan Kepgub tersebut, UMP DKI Jakarta tahun 2022 seharusnya naik 5,1 persen atau setara Rp225.667, menjadi Rp4.641.854.
 
"Mewajibkan kepada tergugat mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021," demikian putusan majelis hakim.