medcom.id, Jakarta: Anggota DPRD DKI harus mempublikasikan daftar lengkap anggota dewan yang masuk dalam panitia hak angket serta jadwal kerja yang akan mereka lakukan. Masyarakat diminta tak terkecoh oleh manuver politik yang dilakukan politisi Ibu Kota, termasuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Pengamat politik dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah mengatakan, DPRD DKI harus bersikap tegas menjalankan fungsinya sebagai pengawas, dan pengontrol penggunaan anggaran serta kebijakan pemerintah daerah.
“Pansus Hak Angket harus mengumumkan apa saja yang akan diselidiki dan pihak mana saja yang akan dimintai keterangan. Jangan hanya bertanam tebu di bibir (hanya kata-kata manis),” kata Amir, Minggu (8/3/2015).
Terkait mediasi yang berakhir ricuh akibat amarah yang diluapkan Ahok di depan publik kepada Walikota Jakarta Barat, Amir menilai itu bagian manuver politik yang dilakukan Ahok.
“Jangan terkecoh dengan manuver yang dilakukan Gubernur DKI. Pansus Hak Angket harus berjalan dan tidak boleh terpengaruh manuver politik siapapun. Pansus ini juga harus dipertajam dan dipertegas agar tepat sasaran, ini masalah uang rakyat,” ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi menegaskan, Pansus Hak Angket berjalan sesuai rencana. "Sesuai jadwal, rencananya Senin (9/3), kami akan mengundang dua saksi ahli pakar hukum tata negara untuk didengarkan keterangannya," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
medcom.id, Jakarta: Anggota DPRD DKI harus mempublikasikan daftar lengkap anggota dewan yang masuk dalam panitia hak angket serta jadwal kerja yang akan mereka lakukan. Masyarakat diminta tak terkecoh oleh manuver politik yang dilakukan politisi Ibu Kota, termasuk Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Pengamat politik dari Budgeting Metropolitan Watch, Amir Hamzah mengatakan, DPRD DKI harus bersikap tegas menjalankan fungsinya sebagai pengawas, dan pengontrol penggunaan anggaran serta kebijakan pemerintah daerah.
“Pansus Hak Angket harus mengumumkan apa saja yang akan diselidiki dan pihak mana saja yang akan dimintai keterangan. Jangan hanya bertanam tebu di bibir (hanya kata-kata manis),” kata Amir, Minggu (8/3/2015).
Terkait mediasi yang berakhir ricuh akibat amarah yang diluapkan Ahok di depan publik kepada Walikota Jakarta Barat, Amir menilai itu bagian manuver politik yang dilakukan Ahok.
“Jangan terkecoh dengan manuver yang dilakukan Gubernur DKI. Pansus Hak Angket harus berjalan dan tidak boleh terpengaruh manuver politik siapapun. Pansus ini juga harus dipertajam dan dipertegas agar tepat sasaran, ini masalah uang rakyat,” ujarnya.
Ketua Komisi D DPRD DKI, Muhammad Sanusi menegaskan, Pansus Hak Angket berjalan sesuai rencana. "Sesuai jadwal, rencananya Senin (9/3), kami akan mengundang dua saksi ahli pakar hukum tata negara untuk didengarkan keterangannya," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
