medcom.id, Jakarta: Ditolaknya RAPBD 2015 membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan Pergub untuk menggunakan APBD 2014. Kemendagri akan mencoret anggaran rapat agar program prioritas dapat berjalan baik.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, penggunaan APBD 2014 tak akan mengganggu pembangunan.
"APBD 2014 hanya untuk proyek sembilan bulan dari April-Desember. Kita efektifkan untuk menjalankan program pembangunan, masyarakat tak perlu resah," kata Donny dalam bincang di MetroTV, Selasa (24/3/2015).
Kemendagri sedang mengevaluasi pengeluaran belanja daerah yang wajib, mengikat, serta yang sifatnya terus menerus. Misalnya, pembayaran proyek MRT, TransJakarta, pembangunan Jalan Raya, gorong-gorong, BPJS, dana BOS, BOP, gaji pegawai dan lainnya yang penting untuk kebutuhan masyarakat. "Itu semua dijamin dapat diefektifkan," ujarnya.
Pihaknya akan mengurangi anggaran rapat sehingga anggaran APBD 2014 bisa lebih terserap pada pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Kemendagri akan mengesahkan APBD 10 April dan diperlukan waktu 14 hari untuk pengurusan teknis, hingga seluruh pembangunan bisa berjalan. "24 April Pemda sudah dapat membayar kontraktor dan lain-lain," katanya.
medcom.id, Jakarta: Ditolaknya RAPBD 2015 membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan Pergub untuk menggunakan APBD 2014. Kemendagri akan mencoret anggaran rapat agar program prioritas dapat berjalan baik.
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, penggunaan APBD 2014 tak akan mengganggu pembangunan.
"APBD 2014 hanya untuk proyek sembilan bulan dari April-Desember. Kita efektifkan untuk menjalankan program pembangunan, masyarakat tak perlu resah," kata Donny dalam bincang di MetroTV, Selasa (24/3/2015).
Kemendagri sedang mengevaluasi pengeluaran belanja daerah yang wajib, mengikat, serta yang sifatnya terus menerus. Misalnya, pembayaran proyek MRT, TransJakarta, pembangunan Jalan Raya, gorong-gorong, BPJS, dana BOS, BOP, gaji pegawai dan lainnya yang penting untuk kebutuhan masyarakat. "Itu semua dijamin dapat diefektifkan," ujarnya.
Pihaknya akan mengurangi anggaran rapat sehingga anggaran APBD 2014 bisa lebih terserap pada pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Kemendagri akan mengesahkan APBD 10 April dan diperlukan waktu 14 hari untuk pengurusan teknis, hingga seluruh pembangunan bisa berjalan. "24 April Pemda sudah dapat membayar kontraktor dan lain-lain," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
