medcom.id, Jakarta: Sebagian besar warga pengguna kendaraan bermotor di Ibu Kota menginginkan sistem 3 in 1 dihapuskan. Suara itu terekam dari hasil jejak pendapat oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta mengenai perlu tidaknya 3 in1 dihapus.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, survei dilakukan sejak Minggu, 10 April 2016, bersamaan dengan uji coba penghapusan 3 in 1. Jejak pendapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Andri mengungkapkan, dari 4.156 responden sebanyak 71,9 persen menyatakan 3 in 1 tidak perlu dilanjutkan. "Sebanyak 72 persen menjawab setuju untuk penghapusan kebijakan 3 in 1," kata Andri seperti ditulis dalam website resmi Pemprov DKI, Beritajakarta.com, Kamis (12/4/2016).
Mengenai efektivitasnya, 70,3 persen responden menyatakan 3 in 1 tidak efektif mengurangi kemacetan. Sebanyak 25 persen menilai efektif mengurangi kemacetan, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu.
Kemudian saat ditanyakan mengenai kebijakan apa yang tepat diberlakukan untuk mengurangi kemacetan, sebanyak 54,8 responden memilih peningkatan layanan angkutan umum.
Sebanyak 23,5 persen responden memilih penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), 12,3 persen memilih pembatasan usia kendaraan, 4,4 persen memilih penerapan ganjil genap, dan sisanya memilih kebijakan lain selain yang disebutkan di atas.
Selain itu, kata Andri, dari pendataan sementara sebanyak 78,4 persen setuju penghapusan 3 in 1 menghilangkan masalah kesejahteraan sosial, seperti joki dan eksploitasi anak. Sedangkan sisanya tidak setuju.
medcom.id, Jakarta: Sebagian besar warga pengguna kendaraan bermotor di Ibu Kota menginginkan sistem 3 in 1 dihapuskan. Suara itu terekam dari hasil jejak pendapat oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta mengenai perlu tidaknya 3 in1 dihapus.
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, survei dilakukan sejak Minggu, 10 April 2016, bersamaan dengan uji coba penghapusan 3 in 1. Jejak pendapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Andri mengungkapkan, dari 4.156 responden sebanyak 71,9 persen menyatakan 3 in 1 tidak perlu dilanjutkan. "Sebanyak 72 persen menjawab setuju untuk penghapusan kebijakan 3 in 1," kata Andri seperti ditulis dalam website resmi Pemprov DKI,
Beritajakarta.com, Kamis (12/4/2016).
Mengenai efektivitasnya, 70,3 persen responden menyatakan 3 in 1 tidak efektif mengurangi kemacetan. Sebanyak 25 persen menilai efektif mengurangi kemacetan, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu.
Kemudian saat ditanyakan mengenai kebijakan apa yang tepat diberlakukan untuk mengurangi kemacetan, sebanyak 54,8 responden memilih peningkatan layanan angkutan umum.
Sebanyak 23,5 persen responden memilih penerapan jalan berbayar atau
electronic road pricing (ERP), 12,3 persen memilih pembatasan usia kendaraan, 4,4 persen memilih penerapan ganjil genap, dan sisanya memilih kebijakan lain selain yang disebutkan di atas.
Selain itu, kata Andri, dari pendataan sementara sebanyak 78,4 persen setuju penghapusan 3 in 1 menghilangkan masalah kesejahteraan sosial, seperti joki dan eksploitasi anak. Sedangkan sisanya tidak setuju
. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
