Jakarta: Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz meminta PD Pembangunan Sarana Jaya terbuka terkait pembelian tanah. Ia mendapatkan informasi BUMD itu membeli tanah seluas 70 hektare.
"Kami ingin tahu detail (tanah) 70 hektare ini di mana lokasinya dan untuk apa," ujar Abdul di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 15 Maret 2021.
Abdul menyebut dalam rapat yang digelar siang tadi, PD Pembanggunan Sarana Jaya tidak dapat menjelaskan secara detail ihwal pembelian tanah. Selama ini DPRD mengetahui program-program yang dikerjakan PD Pembangunan Sarana Jaya tidak ada masalah.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Direktur Utama nonaktif PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Sehingga, Abdul meminta jajaran direksi PD Pembangunan Sarana Jaya dapat terbuka.
"Kalau memamg ada masalah dibuka kepada kami, kami tidak ingin kejadian di masa depan yang kami tidak tahu dilimpahkan ke kami. Seperti juga kejadian ini," tuturnya.
Ia menekankan keterbukaan informasi dan data tidak hanya berlaku bagi PD Pembangunan Sarana Jaya. Melainkan bagi seluruh perusahaan BUMD.
"Saya sudah imbau BP BUMD dan dewan agar kerja lebih keras lagi menjalankan fungsi mengawasi agar hal ini tidak terjadi ke depan," jelasnya.
Jakarta: Ketua Komisi B
DPRD DKI Abdul Aziz meminta PD Pembangunan Sarana Jaya terbuka terkait pembelian tanah. Ia mendapatkan informasi BUMD itu membeli tanah seluas 70 hektare.
"Kami ingin tahu detail (tanah) 70 hektare ini di mana lokasinya dan untuk apa," ujar Abdul di Gedung DPRD DKI,
Jakarta Pusat, Senin, 15 Maret 2021.
Abdul menyebut dalam rapat yang digelar siang tadi, PD Pembanggunan Sarana Jaya tidak dapat menjelaskan secara detail ihwal pembelian tanah. Selama ini DPRD mengetahui program-program yang dikerjakan PD Pembangunan Sarana Jaya tidak ada masalah.
Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Direktur Utama nonaktif PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Sehingga, Abdul meminta jajaran direksi PD Pembangunan Sarana Jaya dapat terbuka.
"Kalau memamg ada masalah dibuka kepada kami, kami tidak ingin kejadian di masa depan yang kami tidak tahu dilimpahkan ke kami. Seperti juga kejadian ini," tuturnya.
Ia menekankan keterbukaan informasi dan data tidak hanya berlaku bagi PD Pembangunan Sarana Jaya. Melainkan bagi seluruh perusahaan BUMD.
"Saya sudah imbau BP BUMD dan dewan agar kerja lebih keras lagi menjalankan fungsi mengawasi agar hal ini tidak terjadi ke depan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
