medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi. Pembahasan bakal dilakukan pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno.
"Saya kira DPRD akan melanjutkan pembahasan (raperda) soal tata ruangnya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik saat dihubungi, Jumat, 6 Oktober 2017.
Kelanjutan pembahasan ini menyusul dicabutnya moratorium pulau reklamasi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Taufik menilai pencabutan moratorium telah menyelesaikan masalah reklamasi di tataran pemerintah pusat.
"Gini, kan pak Anies-Sandi itu selama dia masih melanggar enggak boleh dong. Kalau hasil moraturiumnya kan pelanggaran sudah dibetulin. Selama dibetulin enggak masalah," jelas Taufik.
Baca: Menko Luhut Cabut Moratorium 17 Pulau Reklamasi
Reklamasi 17 pulau harus diberhentikan sementara oleh pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat meminta para pengembang untuk membenahi amdal yang dikeluarkan.
DKI juga memberhentikan pembahasan lantaran raperda tersebut merupakan objek suap mantan anggota dewan Mohamad Sanusi dan Petinggi APL. Sementara itu, pasangan gubernur-wakil gubernur DKI terpilih sempat berjanji untuk tidak melanjutkan reklamasi dalam kampanye mereka.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNxQpVxb" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan melanjutkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi. Pembahasan bakal dilakukan pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno.
"Saya kira DPRD akan melanjutkan pembahasan (raperda) soal tata ruangnya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik saat dihubungi, Jumat, 6 Oktober 2017.
Kelanjutan pembahasan ini menyusul dicabutnya moratorium pulau reklamasi oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Taufik menilai pencabutan moratorium telah menyelesaikan masalah reklamasi di tataran pemerintah pusat.
"Gini, kan pak Anies-Sandi itu selama dia masih melanggar enggak boleh dong. Kalau hasil moraturiumnya kan pelanggaran sudah dibetulin. Selama dibetulin enggak masalah," jelas Taufik.
Baca: Menko Luhut Cabut Moratorium 17 Pulau Reklamasi
Reklamasi 17 pulau harus diberhentikan sementara oleh pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sempat meminta para pengembang untuk membenahi amdal yang dikeluarkan.
DKI juga memberhentikan pembahasan lantaran raperda tersebut merupakan objek suap mantan anggota dewan Mohamad Sanusi dan Petinggi APL. Sementara itu, pasangan gubernur-wakil gubernur DKI terpilih sempat berjanji untuk tidak melanjutkan reklamasi dalam kampanye mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
