medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim 97% penyaluran dana bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran. Keberhasilan itu karena pemerintah menghentikan pemberian dana tunai.
"97 persen program KJP sudah tepat sasaran. Kami sudah ada data dan evaluasinya lengkap," kata
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atawa Ahok di Balai Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
Ahok mengklaim penghentian tarik tunai dana KJP efektif meminimalisir penyalahgunaan. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku puas dan terus menjalankan kebijakan debet untuk penggunaan KJP.
"Hanya error 3%. Di dunia manapun paling error ada 4%. Tapi kita bisa melampaui itu. Terserah orang tua caci maki saya yang penting saya lakukan yang benar," katanya.
Mengenai pendidikan, Ahok kembali menegaskan bakal mengubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan itu untuk perbaikan sistem pendidikan yang ada.
"Kami mau tahun depan sekolah di BLUD, biar tidak dibajak sama guru-guru yang tidak punya kapasitas tapi mau ngajar. Kita bisa gaji guru swasta. Sehingga sekolah kita bisa dapat guru dengan kualitas baik," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim 97% penyaluran dana bantuan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) tepat sasaran. Keberhasilan itu karena pemerintah menghentikan pemberian dana tunai.
"97 persen program KJP sudah tepat sasaran. Kami sudah ada data dan evaluasinya lengkap," kata
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atawa Ahok di Balai Agung, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2015).
Ahok mengklaim penghentian tarik tunai dana KJP efektif meminimalisir penyalahgunaan. Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku puas dan terus menjalankan kebijakan debet untuk penggunaan KJP.
"Hanya error 3%. Di dunia manapun paling error ada 4%. Tapi kita bisa melampaui itu. Terserah orang tua caci maki saya yang penting saya lakukan yang benar," katanya.
Mengenai pendidikan, Ahok kembali menegaskan bakal mengubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan itu untuk perbaikan sistem pendidikan yang ada.
"Kami mau tahun depan sekolah di BLUD, biar tidak dibajak sama guru-guru yang tidak punya kapasitas tapi mau ngajar. Kita bisa gaji guru swasta. Sehingga sekolah kita bisa dapat guru dengan kualitas baik," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
