Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada BPK Perwakilan DKI Jakarta, di Gedung BPK DKI Jakarta. Heru menargetkan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2022, sebagai opini yang keenam berturut-turut atas LKPD kali ini," kata Heru melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Maret 2023.
Heru beryukus pihaknya bisa menyelesaikan LKPD 2022 tepat waktu. Hal itu menjadi komitmen Pemprov DKI Jakarta mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang.
"Sesuai amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa LKPD Tahun 2022 telah direviu oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta," ungkap dia.
Penyerahan laporan keuangan tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (3). Yakni, LKPD disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selain itu, Heru juga menjelaskan reviu tersebut meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun LKPD DKI Jakarta Tahun 2022 terdiri laporan realisasi anggaran; laporan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Dia kemudian mnejelaskan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 DKI Jakarta sebesar 82,81 triliun. Jumlah tersebut naik 2,92 triliun atau 3,66 persen persen dibandingkan total APBD 2021 sebesar 79,89 triliun.
"Dari APBD tersebut, realisasi penerimaan sebesar 77,99 triliun atau 94,18 persen dan realisasi pengeluaran sebesar 69,37 triliun atau 83,76 persen," jelas Heru.
Di samping itu, total aset Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar 652,86 triliun. Jumlah tersebut aaik sebesar 108,36 triliun atau 19,90 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar 544,50 triliun.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur
DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada
BPK Perwakilan DKI Jakarta, di Gedung BPK DKI Jakarta. Heru menargetkan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (
WTP).
"Memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun 2022, sebagai opini yang keenam berturut-turut atas LKPD kali ini," kata Heru melalui keterangan tertulis, Senin, 20 Maret 2023.
Heru beryukus pihaknya bisa menyelesaikan LKPD 2022 tepat waktu. Hal itu menjadi komitmen
Pemprov DKI Jakarta mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang.
"Sesuai amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa LKPD Tahun 2022 telah direviu oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta," ungkap dia.
Penyerahan laporan keuangan tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (3). Yakni, LKPD disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selain itu, Heru juga menjelaskan reviu tersebut meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun LKPD DKI Jakarta Tahun 2022 terdiri laporan realisasi anggaran; laporan saldo anggaran lebih; laporan operasional; laporan perubahan ekuitas; neraca; laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Dia kemudian mnejelaskan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (
APBD) 2022 DKI Jakarta sebesar 82,81 triliun. Jumlah tersebut naik 2,92 triliun atau 3,66 persen persen dibandingkan total APBD 2021 sebesar 79,89 triliun.
"Dari APBD tersebut, realisasi penerimaan sebesar 77,99 triliun atau 94,18 persen dan realisasi pengeluaran sebesar 69,37 triliun atau 83,76 persen," jelas Heru.
Di samping itu, total aset Pemprov DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar 652,86 triliun. Jumlah tersebut aaik sebesar 108,36 triliun atau 19,90 persen dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar 544,50 triliun.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
