Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berjanji mengebut cakupan air bersih. Sebab, cakupannya baru 67 persen per 2023.
"Ada inisiasi yang didorong oleh BP BUMD kepada kami untuk melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Itu akan menjadi prioritas kami," kata Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan saat dihubungi, Senin, 29 April 2024.
Syahrul mengatakan koordinasi itu mencakup pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Dinas Bina Marga, hingga Dinas Perhubungan. Kolaborasi tersebut diyakini bakal menggenjot progres cakupan air bersih.
"Memang salah satu kendala kami dalam mempercepat pembangunan pipa atau penanganan kebocoran adalah terkait masalah perizinan," ujar dia.
Syahrul mengaku dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat. Hal itu imbas minimnya cakupan air bersih di beberapa titik.
"Mayoritas yang belum ter-cover (air bersih) di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," jelas dia.
Jakarta: Pemerintah Provinsi (
Pemprov) Jakarta berjanji mengebut cakupan
air bersih. Sebab, cakupannya baru 67 persen per 2023.
"Ada inisiasi yang didorong oleh BP BUMD kepada kami untuk melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Itu akan menjadi prioritas kami," kata Direktur Pelayanan Perumda PAM Jaya Syahrul Hasan saat dihubungi, Senin, 29 April 2024.
Syahrul mengatakan koordinasi itu mencakup pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Dinas Bina Marga, hingga Dinas Perhubungan. Kolaborasi tersebut diyakini bakal menggenjot progres cakupan air bersih.
"Memang salah satu kendala kami dalam mempercepat pembangunan pipa atau penanganan kebocoran adalah terkait masalah perizinan," ujar dia.
Syahrul mengaku dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat. Hal itu imbas minimnya
cakupan air bersih di beberapa titik.
"Mayoritas yang belum ter-
cover (air bersih) di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)