medcom.id, Jakarta: TNI Polri diminta mengawal penuh proses penggusuran kawasan Kalijodo. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengubah Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau harus didukung penuh.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak ada alasan untuk menolak penggusuran jika dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Tidak ada masalah (menggusur), kalau aturannya begitu tidak masalah dong. Masa negara diatur oleh orang-orang yang enggak memenuhi aturan," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Untuk mengantisipasi terjadi penolakan warga, Luhut menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolda Irjen Tito Karnivian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana untuk mengawal proses penggusuran.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini yakin, aparat keamanan akan bekerja dengan baik membantu Pemprov DKI menggusur kawasan yang terkenal sebagai tempat prostitusi itu.
"Sudah dilakukan polisi itu (antisipasi penolakan), polda sudah bagus. Saya enggak usah komentar soal itu. Pak Tito (Karnavian) dengan Pak Teddy mengurus itu," kata dia.
Seperti diketahui, Ahok berniat meratakan seluruh wilayah Kalijodo. Ia meminta tak ada satu pun rumah yang tersisa dari area prostitusi itu.
Wacana Ahok itu mendapat perlawanan dari masyarakat Kalijodo. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyampaikan keberatan ke DPRD DKI Jakarta dan Komnas HAM.
medcom.id, Jakarta: TNI Polri diminta mengawal penuh proses penggusuran kawasan Kalijodo. Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengubah Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau harus didukung penuh.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tak ada alasan untuk menolak penggusuran jika dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Tidak ada masalah (menggusur), kalau aturannya begitu tidak masalah dong. Masa negara diatur oleh orang-orang yang enggak memenuhi aturan," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2016).
Untuk mengantisipasi terjadi penolakan warga, Luhut menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolda Irjen Tito Karnivian dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana untuk mengawal proses penggusuran.
Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini yakin, aparat keamanan akan bekerja dengan baik membantu Pemprov DKI menggusur kawasan yang terkenal sebagai tempat prostitusi itu.
"Sudah dilakukan polisi itu (antisipasi penolakan), polda sudah bagus. Saya enggak usah komentar soal itu. Pak Tito (Karnavian) dengan Pak Teddy mengurus itu," kata dia.
Seperti diketahui, Ahok berniat meratakan seluruh wilayah Kalijodo. Ia meminta tak ada satu pun rumah yang tersisa dari area prostitusi itu.
Wacana Ahok itu mendapat perlawanan dari masyarakat Kalijodo. Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyampaikan keberatan ke DPRD DKI Jakarta dan Komnas HAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
