Mensos Khofifah Beri Dua Opsi ke PSK Kalijodo

medcom.id, Jakarta: Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendatangi kawasan Kalijodo. Kehadiran Khofifah disambut oleh warga sekitar. Khofifah datang, Rabu (17/2/2016) sekitar pukul 13.30 WIB. Khofifah langsung dikerubungi warga dan pewarta begitu turun dari mobil. Khofifah mengatakan, ke Kalijodo terkait tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Dia menyampaikan dua opsi untuk pekerja seks komersial di Kalijodo. "Kita sampaikan opsi dari Kemensos, seandainya mereka ambil opsi pertama, mereka bisa memiliki vocational training," tutur Khofifah di Jalan Kepanduan II, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (17/2/2016). Kalau mengambil vocational training, PSK akan ditempatkan di Panti Sosial Karya Wanita di Pasar Rebo. Di sana, PSK bakal tinggal selama enam bulan. Biaya makan sehari-hari mereka ditanggung di PSKW. Tak hanya pelatihan, mereka bakal diberi modal usaha produktif bila memilih kembali ke kampung halaman. Kemudian, ada jaminan hidup dan transportasi logistik yang totalnya mencapai Rp5.050.000. "Opsi kedua, kebetulan kita sedang intensif berkomunikasi dengan BKPM, saya secara spesifik menyampaikan kepada kepala BKPM, jika ada eks PSK, eks napi atau eks deportasi TKI, maka sekarang ada perusahaan garmen di Boyolali, yang mendonori 2000 orang lebih untuk menjadi tenaga kerja di sana," tuturnya. Khofifah juga mengatakan, opsi dari Kemensos tidak sekalipun bertabrakan dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Ini tidak ada kaitan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Karena ini kaitan perlindungan sosial yang jadi tugas dari Kemensos," paparnya. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, opsi dari Kemensos terkait pelatihan bekas PSK sebetulnya sudah ada sejak dirinya bekerja di Komisi VIII pada tahun 1992 lalu. Untuk mekanisme pendaftaran para PSK yang berminat, Kemensos akan berkomunikasi lebih lanjut dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kalijodo. "Tentu pada akhirnya sangat tergantung mereka (tokoh masyarakat)," terang Khofifah. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kompensasi bagi PSK Kalijodo, yang memiliki KTP DKI. Bahkan Ahok menawarkan para PSK pekerjaan. "Sekarang mau kerja apa? Kerja jadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mau enggak?" kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 15 Februari. Kendati menawarkan pekerjaan, Ahok mengaku ragu dengan tawarannya. Dia ragu para PSK mau menjadi PPSU, lantaran pekerjaan PPSU yang mengutamakan tenaga. Pekerjaan ini jauh lebih sulit ketimbang menjadi PSK. Rencananya, kompensasi yang diberikan Pemprov DKI kepada PSK asli Jakarta dalam bentuk modal dagang. PSK diharapkan dapat menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka juga akan diberi tempat tinggal rusun. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara membuka posko pendaftaran dan penanganan Kalijodo di Kantor Kecamatan Penjaringan. Posko itu untuk mendata PSK, pramusaji dan pekerja lain yang berniat beralih profesi.   Bagi warga yang menghuni kawasan Kalijodo dan memiliki KTP DKI Jakarta akan didata untuk mendapat jatah unit rusun atau dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.   Sesuai geografis dan demografi, kawasan Kalijodo yang akan ditata termasuk dalam wilayah RT 01, 03, 04, 05 dan RT 06 RW 05, Pejagalan. Sebanyak 1.340 kepala keluarga dengan jumlah 3.052 jiwa tercatat sebagai penghuni.   Di kawasan seluas sekitar 1,6 hektare terdapat sebanyak 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Dari jumlah bangunan, 58 di antaranya merupakan kafe, satu pabrik, dua musala, satu gereja, kantor RW dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD).   Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, dari data yang dimiliki, di Kalijodo terdapat 195 orang berprofesi sebagai psk terikat, 250 orang tidak terikat dan pramusaji sebanyak 500 orang. Bila ditambah pekerja lain, totalnya mencapai 1.405 orang.