medcom.id,Jakarta: Sebanyak 1.520 aset Pemerintah Kota Bekasi belum besertifikat. Akibatnya, aset berupa lahan itu rawan diserobot.
“Sudah diproses sebagian, yang lain masih menunggu,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Sopandi Budiman, dikutip Media Indonesia, Jumat 28 April 2017.
Sopandi menargetkan 150 bidang aset pemerintah disertifikat tahun ini. Aset itu meliputi 124 bidang tanah yang sudah diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi.
Sopandi menuturkan, proses sertifikasi aset sulit dan butuh waktu panjang. Selain harus menempuh proses administrasi secara yuridis, pihaknya terkadang berbenturan dengan gugatan para ahli waris.
Dikhawatirkan, lambannya proses sertifikasi bisa memicu penyerobotan dari pihak luar, bahkan penyelewengan dari pihak dalam.
Padahal, kata Sopandi, pengolahan aset dan administrasi keuangan menjadi kunci bagi Pemkot Bekasi dalam mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. Karena itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk menyertifikasi lahan fasos dan fasum. “Kita tengah berupaya menyertifikatkan 70%-80% dari aset yang ada,” imbuh Sopandi.
Kepala Bidang Aset Kota Bekasi, Heri Suparjan, mengatakan, masalah sengketa lahan dengan ahli waris paling menyita waktu. Ia memberikan contoh lokasi SDN Jakasetia 03 Bekasi Selatan. “Saat ini ahli waris sedang menuntut,” kata Heri.
medcom.id,Jakarta: Sebanyak 1.520 aset Pemerintah Kota Bekasi belum besertifikat. Akibatnya, aset berupa lahan itu rawan diserobot.
“Sudah diproses sebagian, yang lain masih menunggu,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Sopandi Budiman, dikutip
Media Indonesia, Jumat 28 April 2017.
Sopandi menargetkan 150 bidang aset pemerintah disertifikat tahun ini. Aset itu meliputi 124 bidang tanah yang sudah diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi.
Sopandi menuturkan, proses sertifikasi aset sulit dan butuh waktu panjang. Selain harus menempuh proses administrasi secara yuridis, pihaknya terkadang berbenturan dengan gugatan para ahli waris.
Dikhawatirkan, lambannya proses sertifikasi bisa memicu penyerobotan dari pihak luar, bahkan penyelewengan dari pihak dalam.
Padahal, kata Sopandi, pengolahan aset dan administrasi keuangan menjadi kunci bagi Pemkot Bekasi dalam mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. Karena itu, pihaknya melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk menyertifikasi lahan fasos dan fasum. “Kita tengah berupaya menyertifikatkan 70%-80% dari aset yang ada,” imbuh Sopandi.
Kepala Bidang Aset Kota Bekasi, Heri Suparjan, mengatakan, masalah sengketa lahan dengan ahli waris paling menyita waktu. Ia memberikan contoh lokasi SDN Jakasetia 03 Bekasi Selatan. “Saat ini ahli waris sedang menuntut,” kata Heri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
