medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah PT Agung Podomoro Land membiayai penggusuran kawasan Kalijodo. Penggusuran Kalijodo yang ditukar dengan proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land cuma isapan jempol. Sebab, tak ada hubungan antara penggusuran Kalijodo dan reklamasi.
"Mana ada barter Kalijodo. Aku dengar berita itu juga bingung. Kemarin di KPK juga enggak ada singgung Kalijodo," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Ahok menampik Agung Pomoro mengucurkan dana sebesar Rp6 miliar untuk membantu membiayai operasional 5 ribu tentara, polisi, dan Satpol PP. Nominal itu dikaitkan dengan pengganti hitungan tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang bakal dikenakan kepada pengembang.
Ahok mengakui PT Agung Podomoro kerap memberikan dana ke DKI dalam bentuk dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dana itu diberikan dalam bentuk pembangunan lapangan parkir Polda Metro Jaya dan Rusun Daan Mogot.
Penggusuran permukiman Kalijodo. Foto: MTVN/Wanda Indana.
Tak Pakai APBD
Mantan Bupati Belitung Timur ini sempat mengakui tak mengucurkan dana dari APBD terkait penggusuran Kalijodo. Sebab penggusuran tersebut juga tak direncanakan dalam APBD DKI 2016.
Saat dikonfirmasi pascapenggusuran Kalijodo, Ahok menyatakan penggusuran tak memakai dana banyak. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) urunan menyumbang alat berat maupun pekerjanya.
"Alat berat ada dinas PU dan dinas lainnya. Tinggal makanan saja," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Begitu pula dengan pembangunan Taman Kalijodo yang sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Pembangunan ini tak menggunakan dana APBD, melainkan dana penaikan KLB perusahaan swasta yang berhutang kepada DKI. "Kami sudah pilih PT Sinarmas Land yang mengerjakan proyek ini," ujar Ahok.
medcom.id, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah PT Agung Podomoro Land membiayai penggusuran kawasan Kalijodo. Penggusuran Kalijodo yang ditukar dengan proyek reklamasi PT Agung Podomoro Land cuma isapan jempol. Sebab, tak ada hubungan antara penggusuran Kalijodo dan reklamasi.
"Mana ada barter Kalijodo. Aku dengar berita itu juga bingung. Kemarin di KPK juga enggak ada singgung Kalijodo," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Ahok menampik Agung Pomoro mengucurkan dana sebesar Rp6 miliar untuk membantu membiayai operasional 5 ribu tentara, polisi, dan Satpol PP. Nominal itu dikaitkan dengan pengganti hitungan tambahan kontribusi sebesar 15 persen yang bakal dikenakan kepada pengembang.
Ahok mengakui PT Agung Podomoro kerap memberikan dana ke DKI dalam bentuk dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Dana itu diberikan dalam bentuk pembangunan lapangan parkir Polda Metro Jaya dan Rusun Daan Mogot.
Penggusuran permukiman Kalijodo. Foto: MTVN/Wanda Indana.
Tak Pakai APBD
Mantan Bupati Belitung Timur ini sempat mengakui tak mengucurkan dana dari APBD terkait penggusuran Kalijodo. Sebab penggusuran tersebut juga tak direncanakan dalam APBD DKI 2016.
Saat dikonfirmasi pascapenggusuran Kalijodo, Ahok menyatakan penggusuran tak memakai dana banyak. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) urunan menyumbang alat berat maupun pekerjanya.
"Alat berat ada dinas PU dan dinas lainnya. Tinggal makanan saja," kata Ahok beberapa waktu lalu.
Begitu pula dengan pembangunan Taman Kalijodo yang sekarang masih dalam tahap pengerjaan. Pembangunan ini tak menggunakan dana APBD, melainkan dana penaikan KLB perusahaan swasta yang berhutang kepada DKI. "Kami sudah pilih PT Sinarmas Land yang mengerjakan proyek ini," ujar Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)