medcom.id, Jakarta: Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak kunjung turun diakui berdampak pada terhambatnya pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah. Sebab, sebagian anak didik terutama yang bersekolah di sekolah swasta mengharapkan dana bantuan pemerintah kota DKI Jakarta tersebut untuk digunakan sebagai biaya sekolah serta peralatan penunjang pendidikan lainnya seperti, buku, sepatu, baju dan lain sebagainya.
"Pengaruhnya (dana KJP mandek) dari bendahara memang ada keluhan ada yang terlambat bayaran. Tapi, saya tidak tahu alasanya terlambat bayar secara pastinya," kata Staf Tata Usaha SMA Muhammadiyah 5 Jakarta, Alvan saat ditemui Metrotvnews.com di SMA Muhammadiyah 5 Jakarta, Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015).
Alvin menjelaskan bahwa, anak didiknya tidak bisa mendapatkan dana KJP pada 2014 lalu. Pasalnya, Pemprov DKI mengaku menemukan adanya keganjilan dalam penyaluran dana bantuan di SMA Muhammadiyah tersebut.
"Karena ada informasi bahwa ada yang mendapatkan dana bantuannya double, ada yang sudah mendapatkan dana bantuan ini, tapi dia dapatkan dana yang lain juga. Jadi semua dibekukan dengan alasan itu," jelas dia.
Untuk mencegah munculnya permasalahan biaya bagi anak didiknya, Alvan mengatakan pihaknya telah kembali mengajukan 30 nama yang benar-benar membutuhkan dana bantuan tersebut ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada Februari 2015 lalu. Namun, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapatkan informasi lanjutan terkait pengajuan nama-nama tersebut.
"Kita memang mengajukan ada 30 nama di tahun 2015 ini. Tapi belum ada informasi (kapan kartu dan dana bisa ditarik). Karena mungkin dari sana kan masih akan melakukan sortir apakah nama-nama ini layak menerima atau tidak," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak kunjung turun diakui berdampak pada terhambatnya pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah. Sebab, sebagian anak didik terutama yang bersekolah di sekolah swasta mengharapkan dana bantuan pemerintah kota DKI Jakarta tersebut untuk digunakan sebagai biaya sekolah serta peralatan penunjang pendidikan lainnya seperti, buku, sepatu, baju dan lain sebagainya.
"Pengaruhnya (dana KJP mandek) dari bendahara memang ada keluhan ada yang terlambat bayaran. Tapi, saya tidak tahu alasanya terlambat bayar secara pastinya," kata Staf Tata Usaha SMA Muhammadiyah 5 Jakarta, Alvan saat ditemui
Metrotvnews.com di SMA Muhammadiyah 5 Jakarta, Jalan Tebet Timur Raya, Jakarta Selatan, Selasa (10/3/2015).
Alvin menjelaskan bahwa, anak didiknya tidak bisa mendapatkan dana KJP pada 2014 lalu. Pasalnya, Pemprov DKI mengaku menemukan adanya keganjilan dalam penyaluran dana bantuan di SMA Muhammadiyah tersebut.
"Karena ada informasi bahwa ada yang mendapatkan dana bantuannya double, ada yang sudah mendapatkan dana bantuan ini, tapi dia dapatkan dana yang lain juga. Jadi semua dibekukan dengan alasan itu," jelas dia.
Untuk mencegah munculnya permasalahan biaya bagi anak didiknya, Alvan mengatakan pihaknya telah kembali mengajukan 30 nama yang benar-benar membutuhkan dana bantuan tersebut ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pada Februari 2015 lalu. Namun, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapatkan informasi lanjutan terkait pengajuan nama-nama tersebut.
"Kita memang mengajukan ada 30 nama di tahun 2015 ini. Tapi belum ada informasi (kapan kartu dan dana bisa ditarik). Karena mungkin dari sana kan masih akan melakukan sortir apakah nama-nama ini layak menerima atau tidak," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LOV)