Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak meninggalkan sistem e-budgeting. Anies berterima kasih dengan saran itu.
"Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu, 3 November 2019.
Anies mengatakan Pemprov DKI akan membenahi sistem e-budgeting tersebut. Ia mengatakan sistem e-budgeting saat ini belum mampu mendeteksi penyimmpangan anggaran.
"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," jelas Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sedang menggodok sistem yang membutuhkan verifikasi khusus saat mengakses e-budgeting.
"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," ujar Anies.
Laode menyarankan Pemprov DKI tak beralih menggunakan sistem manual membuat rancangan anggaran. Saran itu disampaikan Laode melalui akun Twitter. Laode menilai e-budgeting membuat perencanaan anggaran menjadi matang, transparan, dan akuntabel.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak meninggalkan sistem
e-budgeting. Anies berterima kasih dengan saran itu.
"
Spirit-nya adalah memang membuat proses budgeting itu transparan," kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu, 3 November 2019.
Anies mengatakan Pemprov DKI akan membenahi sistem
e-budgeting tersebut. Ia mengatakan sistem
e-budgeting saat ini belum mampu mendeteksi penyimmpangan anggaran.
"Kalau ada penyimpangan seperti anggaran yang lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, ini adalah keteledoran, atau ini adalah titipan. Tidak bisa dibedakan itu. Kenapa? Ya karena sistemnya bebas gitu," jelas Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini sedang menggodok sistem yang membutuhkan verifikasi khusus saat mengakses
e-budgeting.
"Kita akan bisa melakukan pengecekan itu, karena ada verifikasi-verifikasi (otomatis, bukan sekadar manual). Ini contoh yang akan kita lakukan," ujar Anies.
Laode menyarankan Pemprov DKI tak beralih menggunakan sistem manual membuat rancangan anggaran. Saran itu disampaikan Laode melalui akun
Twitter. Laode menilai
e-budgeting membuat perencanaan anggaran menjadi matang, transparan, dan akuntabel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
