Kendaraan melintas di bawah papan informasi Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga.
Kendaraan melintas di bawah papan informasi Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga.

ERP Incar Kendaraan Penyebab Macet

Nasional erp
Candra Yuri Nuralam • 21 November 2019 05:15
Jakarta: Rencana penerapan jalan berbayar elektronik (ERP) hanya akan menargetkan kendaraan penyebab kemacetan di Ibu Kota. Tidak semua kendaraan di Jakarta diwajibkan bayar.
 
"Jadi ERP bukan berarti kendaraan yang lewat harus membayar. Kendaraan yang menyebabkan kemacetan pada ruas jalan tertentu akan dikenakan biaya atau yang kita sebut dengan congestion charge," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono berdasarkan keterangan tertulisnya, Rabu, 20 November 2019.
 
Bambang menjelaskan, setiap ruas jalan nantinya akan berbeda. Semakin tinggi tingkat kemacetannya, maka akan semakin mahal biaya yang harus dikeluarkan kendaraan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Besaran biaya yang dikenakan bergantung dari tingkat kemacetan yang terjadi dengan ketentuan semakin macet maka akan semakin besar biaya yang akan dikenakan," ujar Bambang.
 
Menurutnya, rencana ERP ini hanya akan menyasar pada kendaraan pribadi. Hal ini berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dengan prinsip keadilan.
 
Bambang juga meminta masyarakat untuk tidak panik jika ERP dinilai memberatkan. Dia memastikan ERP akan diberlakukan di ruas jalan yang angkutan umumnya memadai.
 
"Karena pada saat implementasi kebijakan ERP pasti akan dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan pendukung lainnya," ucap Bambang.
 
Lebih lanjut, Bambang mengatakan berdasarkan data Bappenas pada 2017, kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp65,7 triliun per tahun. Angka tersebut akan berkembang lebih besar untuk lingkup Jabodetabek.
 
Selain itu, polusi udara karena kemacetan lalu lintas juga menyebabkan kualitas udara di langit Jakarta dan kota-kota di sekitarnya sering memburuk pada level yang membahayakan kesehatan. Untuk itu, kata Bambang, ERP merupakan salah satu upaya mengurangi kerugian tersebut.
 
“Kemacetan di Jabodetabek sudah menimbulkan banyak kerugian dan menurunkan kualitas hidup manusia dan lingkungan. Oleh karena itu pemecahan masalah kemacetan butuh partisipasi semua pihak," tegas Bambang.
 
BPTJ berencana menerapkan sistem ERP Jalan Margonda, Depok, Jawa Barat (Jabar); Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten; dan Jalan Kalimalang, Jakarta Timur. ERP diatur ada dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) 2018-2029.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif