Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui ratusan buruh yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, untuk berdialog terkait penentuan upah minimum provinsi (UMP) 2020. Anies mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sulit untuk tidak menaati aturan pemerintah pusat terkait penetapan UMP.
"Saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang sekarang ada di dalam PP dan lain-lain adalah ketentuan yang harus dilaksanakan," kata Anies, Jakarta, Kamis, 18 November 2021.
Dia menegaskan akan berupaya memberikan insentif kepada para buruh agar bisa menekan pengeluaran pokok, seperti bidang transportasi dan sembako. Dari hasil survei berbagai lembaga transportasi, termasuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), rata-rata warga DKI mengeluarkan 20 persen-25 persen dari pendapatannya untuk ongkos transportasi.
"Dengan diberikan biaya transportasi gratis, mereka langsung mendapatkan keleluasaan. Itu contoh," ujar dia.
Baca: Wagub DKI Sebut Besaran Kenaikan UMP 2022 Belum Sesuai Harapan
Anies juga berencana memberikan program pangan murah bagi buruh melalui koperasi-koperasi buruh. Pangan tersebut akan dikirimkan Pasr Jaya ke koperasi-koperasi dan buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.
"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP itu mengatur pendapatan, di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," ujar dia.
Sebelumnya, ratusan buruh berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI. Mereka menuntut adanya kenaikan UMP sebesar 3,57 persen dari Rp4,41 juta menjadi Rp4,57 juta.
Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui ratusan buruh yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, untuk berdialog terkait penentuan upah minimum provinsi (
UMP) 2020. Anies mengungkapkan Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI sulit untuk tidak menaati aturan pemerintah pusat terkait penetapan UMP.
"Saya sampaikan bahwa ketentuan-ketentuan yang sekarang ada di dalam PP dan lain-lain adalah ketentuan yang harus dilaksanakan," kata Anies, Jakarta, Kamis, 18 November 2021.
Dia menegaskan akan berupaya memberikan insentif kepada para
buruh agar bisa menekan pengeluaran pokok, seperti bidang transportasi dan sembako. Dari hasil survei berbagai lembaga transportasi, termasuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), rata-rata warga DKI mengeluarkan 20 persen-25 persen dari pendapatannya untuk ongkos transportasi.
"Dengan diberikan biaya transportasi gratis, mereka langsung mendapatkan keleluasaan. Itu contoh," ujar dia.
Baca:
Wagub DKI Sebut Besaran Kenaikan UMP 2022 Belum Sesuai Harapan
Anies juga berencana memberikan program pangan murah bagi buruh melalui koperasi-koperasi buruh. Pangan tersebut akan dikirimkan Pasr Jaya ke koperasi-koperasi dan buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah.
"Jadi kalau tadi saya sampaikan UMP itu mengatur pendapatan, di situ diatur ketentuannya dari Kementerian Tenaga Kerja. Kami membantu dengan mengeluarkan, mengurangi pengeluaran sehingga selisihnya tetap cukup untuk bisa ditabung. Selisihnya cukup untuk mereka berharap ke depan kesejahteraannya meningkat," ujar dia.
Sebelumnya, ratusan buruh berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI. Mereka menuntut adanya kenaikan UMP sebesar 3,57 persen dari Rp4,41 juta menjadi Rp4,57 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
