Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan kerja dari rumah atau Work from Home (WFH) ASN DKI minggu depan. Menurut dia, terlalu dini jika evaluasi itu dilakukan hari ini.
"Ya nanti kita evaluasi, tidak apa-apa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin (pekan depan) saya evaluasi," kata Heru di Jakarta Barat, Rabu, 23 Agustus 2023.
Sementara itu, ia menegaskan setiap kepala SKPD hingga wali kota harus mengawasi betul mekanisme WFH bagi ASN DKI.
"Saya bisa video call. Jadi saya minta wali kota, 'Pak Wali Kota Jakarta Barat, mana yang work from home?' Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa video call kamu di mana? Di rumah," ujarnya.
Sementara itu, menurut dia kebijakan WFH bagi ASN DKI memang belum menyumbang penurunan polusi udara yang signifikan. Sebab, jumlah ASN DKI yang WFH hanya sekitar 25 ribu orang jika maksimal dijalankan.
Namun, masih ada karyawan swasta dan ASN pemerintah pusat yang belum menjalankan WFH tersebut. Untuk itu, ia meminta agar upaya penurunan polusi udara bisa dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pihak.
"Ya jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25.000 (pegawai). Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta (orang) loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan ketentuan WFH bagi ASN DKI Jakarta sebanyak 50 persen mulai Senin 21 Agustus hingga Oktober mendatang. Hal ini ditujukan untuk mengurangi polusi udara dan mempersiapkan KTT ASEAN.
Jakarta: Penjabat
(Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan kerja dari rumah atau
Work from Home (WFH)
ASN DKI minggu depan. Menurut dia, terlalu dini jika evaluasi itu dilakukan hari ini.
"Ya nanti kita evaluasi, tidak apa-apa. Baru empat hari suruh evaluasi. Nanti seminggu, Senin (pekan depan) saya evaluasi," kata Heru di Jakarta Barat, Rabu, 23 Agustus 2023.
Sementara itu, ia menegaskan setiap kepala SKPD hingga wali kota harus mengawasi betul mekanisme WFH bagi ASN DKI.
"Saya bisa
video call. Jadi saya minta wali kota, 'Pak Wali Kota Jakarta Barat, mana yang
work from home?' Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa
video call kamu di mana? Di rumah," ujarnya.
Sementara itu, menurut dia kebijakan WFH bagi ASN DKI memang belum menyumbang penurunan polusi udara yang signifikan. Sebab, jumlah ASN DKI yang WFH hanya sekitar 25 ribu orang jika maksimal dijalankan.
Namun, masih ada karyawan swasta dan ASN pemerintah pusat yang belum menjalankan WFH tersebut. Untuk itu, ia meminta agar upaya penurunan polusi udara bisa dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pihak.
"Ya jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama. Pemda kan hanya 25.000 (pegawai). Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta (orang) loh, sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan ketentuan WFH bagi ASN DKI Jakarta sebanyak 50 persen mulai Senin 21 Agustus hingga Oktober mendatang. Hal ini ditujukan untuk mengurangi polusi udara dan mempersiapkan KTT ASEAN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
