medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bakal melanjutkan proses normalisasi Kali Krukut untuk membenahi masalah banjir di wilayah Jakarta Selatan, khususnya Kemang. Dinas Tata Air DKI Jakarta tengah membuat pemetaan untuk perencanaan pemasangan trase.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, perencanaan pemasangan trase merupakan hal paling mendasar yang perlu dilakukan sebelum eksekusi. Dinas Tata Air harus melakukan pelebaran sungai sampai 20 meter.
Teguh menyampaikan, sebanyak 761 bidang harus dibebaskan. Sekitar 200 bidang diantaranya diketahui memiliki hak milik.
"Tadi disampaikan ada 761 bidang, 200-an lebih bidang itu bersertifikat hak milik (SHM), terus ada yang punya akte jual beli, ada juga yang punya kelengkapan surat lainnya," jelas Teguh di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017).
Bidang yang akan terkena pembebasan lahan ini macam-macam jenisnya. "Ada hotel, kemarin sudah bongkar lahan parkirnya, kemudian juga ada restoran, ada cafe, ya kawasan elit lah," ungkap Teguh.
Teguh menyatakan, mau tidak mau, Pemprov DKI akan memberikan ganti rugi untuk pemilik 200 bidang lahan bersertifikat. "Ya oke saja kalau memang harus ganti rugi, tinggal kesiapan Pemda anggarannya disiapkan," ujar Teguh.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI sudah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Krukut. Bahkan anggaran itu disimpan dalam rekening yang berbeda dengan dana pembebasan lahan untuk pembuatan waduk.
Teguh memastikan proses eksekusi bisa dilakukan segera setelah melakukan sosialisasi pada warga di bantaran Kali Krukut. Proses eksekusi nantinya akan dibantu oleh pihak "Pmerintah Kota Jakarta Selatan dan Satpol PP.
"Kalau semuanya sudah lengkap, sudah diinventarisir, kemudian sudah disosialisasikan sesuai dengan trase ya bisa. Seperti yang kita lakukan di Kali Ciliwung," pungkas Teguh.
medcom.id, Jakarta: Pemprov DKI Jakarta bakal melanjutkan proses normalisasi Kali Krukut untuk membenahi masalah banjir di wilayah Jakarta Selatan, khususnya Kemang. Dinas Tata Air DKI Jakarta tengah membuat pemetaan untuk perencanaan pemasangan trase.
Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan, perencanaan pemasangan trase merupakan hal paling mendasar yang perlu dilakukan sebelum eksekusi. Dinas Tata Air harus melakukan pelebaran sungai sampai 20 meter.
Teguh menyampaikan, sebanyak 761 bidang harus dibebaskan. Sekitar 200 bidang diantaranya diketahui memiliki hak milik.
"Tadi disampaikan ada 761 bidang, 200-an lebih bidang itu bersertifikat hak milik (SHM), terus ada yang punya akte jual beli, ada juga yang punya kelengkapan surat lainnya," jelas Teguh di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2017).
Bidang yang akan terkena pembebasan lahan ini macam-macam jenisnya. "Ada hotel, kemarin sudah bongkar lahan parkirnya, kemudian juga ada restoran, ada cafe, ya kawasan elit lah," ungkap Teguh.
Teguh menyatakan, mau tidak mau, Pemprov DKI akan memberikan ganti rugi untuk pemilik 200 bidang lahan bersertifikat. "Ya oke saja kalau memang harus ganti rugi, tinggal kesiapan Pemda anggarannya disiapkan," ujar Teguh.
Ia menjelaskan, Pemprov DKI sudah menganggarkan dana untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Krukut. Bahkan anggaran itu disimpan dalam rekening yang berbeda dengan dana pembebasan lahan untuk pembuatan waduk.
Teguh memastikan proses eksekusi bisa dilakukan segera setelah melakukan sosialisasi pada warga di bantaran Kali Krukut. Proses eksekusi nantinya akan dibantu oleh pihak "Pmerintah Kota Jakarta Selatan dan Satpol PP.
"Kalau semuanya sudah lengkap, sudah diinventarisir, kemudian sudah disosialisasikan sesuai dengan trase ya bisa. Seperti yang kita lakukan di Kali Ciliwung," pungkas Teguh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HUS)
