Unjuk rasa menolak privatisasi air bersih. (MI/Rommy Pujianto)
Unjuk rasa menolak privatisasi air bersih. (MI/Rommy Pujianto)

Perusahaan Air Kesulitan Dapatkan Izin Pemerintah

Nasional swastanisasi air
Hardiat Dani Satria • 29 Maret 2015 09:42
medcom.id, Jakarta: Perusahaan air mengaku kesulitan dalam mendapatkan izin pemerintah untuk menjalankan roda industri. Kesulitan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan berlakunya seluruh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

“Dampak bagi industri ada pada sisi perizinannya, karena industri apapun di Indonesia yang memakai air sebagai bahan baku itu wajib punya izin,” kata Ketua Umum Federasi Asosiasi-asosiasi Industri Berbasis Air Rahmat Hidayat dalam Bincang Pagi Metro TV, Minggu (29/3/2015).

Namun, hal ini tidak berlaku bagi perusahaan yang menjalankan roda industri dengan menggunakan air dari PAM. Masalahnya, sampai saat ini persediaan air PAM pun belum tercukupi secara merata bagi masyarakat.

Rahmat menjelaskan, bagi perusahaan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah sebelum putusan MK keluar, maka perizinanya tetap berlaku. Apabila saat ini ada perusahaan yang mengajukan izin, maka pemerintah akan menangguhkannya terlebih dahulu.

“Jadi proses perizinan baru itu sekarang katakanlah disuspend dulu. Ini yang menjadi problem buat kita,” imbuh Rahmat.

Rahmat menambahkan, apabila ada perusahaan yang izinnya telah kedaluwarsa, maka diberikan kesempatan untuk memperpanjang. Tapi, nantinya izin tersebut hanya dibatasi selama tiga tahun, supaya dapat diperpanjang kembali.


 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif