Sanggar Saung Merdeka Ciliwung di Bukit Duri Tolak SP III

medcom.id, Jakarta: Sanggar Saung Merdeka Ciliwung di RT 06 RW 12 Kelurahan Bukit Duri menolak pemberian surat peringatan terakhir (SP III) dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sebab, gugatan class action yang diadvokasi sanggar Saung Merdeka Ciliwung masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dari pantauan Metrotvnews.com, sempat terjadi perdebatan ketika petugas akan menempelkan SP III di kantor mereka. Mereka meminta petugas untuk tidak menempelkan SP III, karena proses gugatan masih berjalan. "Kami terima SP3 ini tapi kalau bapak menempelkan kami tolak. Hormati proses persidangan," kata salah seorang pengurus sanggar Isnu Handono di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2016). Isnu menyebut, SP III yang dilayangkan Pemkot Jaksel ilegal. Isnu menuding Pemkot Jaksel tengah berupaya menghilangkan barang bukti dengan meratakan semua bangunan. "Kami anggap ini ilegal," ucapnya. Namun tudingan tersebut dibantah Lurah Bukit Duri Mardi Youce. Mardi menegaskan, pemberian SP II tersebut legal. "Ini legal yah, bukan ilegal," tegasnya. Baca: Warga Bukit Duri Diberikan Waktu untuk Membongkar Bangunannya Camat Tebet Mahludin kemudian menimpali ucapan Mardi dengan meminta kepada petugas dari Pemkot Jaksel dan Satpol PP untuk menempelkan SP III tersebut di semua bangunan yang tak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).  Usai berdebat,  para petugas langsung meninggalkan kantor sanggar tersebut dan melanjutkan proses pelayangan SP III kepada warga lainnya. Pemprov DKI rencananya akan merelokasi  sebanyak 400 kepala keluarga di Bukit Duri ke Rusun rawa Bebek, Jakarta Timur. Dari data terakhir sudah ada sekitar 290 kepala keluarga  yang sudah siap mengambi kunci rusun.