medcom.id, Jakarta: Pendaftaran pengajuan makam secara online melalui situs pertamananpemakaman.jakarta.go.id diyakini mencegah pungutan liar. Namun, penerapan sistem tersebut belum optimal.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses pendaftaran pengajuan makam via online yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Memang masih belum optimal, masyarakat masih cenderung datang langsung ke UPT (Unit Pengelola Teknis) makam,” kata Ratna ketika dihubungi Media Indonesia, Jumat (10/6/2016).
Sumber: pertamananpemakaman.jakarta.go.id
Ratna menyebut, masa transisi menjadi penyebab masyarakat belum optimal menggunakan sistem informasi makam. Untuk mencegah pungutar liar dan permainan oknum UPT seperti modus makam fiktif, Ratna menginventarisasi makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami data lagi makam lama dan makam yang sudah ada tetapi plakatnya sudah tidak jelas, agar bisa kita tumpang dengan makam yang lain. Karena sulit juga, banyak warga yang sudah lama bayar retribusi dan datanya hilang,” ujarnya.
Dia mengakui, sempat banyak makam fiktif. Namun, Ratna mengklaim makam fiktif sudah tidak ada lagi sejak menginspeksi langsung keberadaan makam di Jakarta. Oknum UPT Makam yang ketahuan terlibat pungutan liar pun telah dipecat.
“Sudah tiga PNS (pegawai negeri sipil) yang kami pecat. Satu dari TPU Pondok Ranggon dan dua dari TPU Kawi-kawi, Jakarta Pusat. Ketiganya orang lama memang,” kata Ratna.
<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5139043382% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BGVsM5nq9MV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Himbauan bagi yang memakamkan keluarga atau kerabat di TPU Milik Pemda DKI Jakarta. #SikatHabisPungli</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Ahok BasukiTPurnama (@basukibtp) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-06-07T03:54:54+00:00">Jun 6, 2016 at 8:54pm PDT</time></p></div></blockquote>
<script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan merombak pejabat di Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Rencana ini merupakan buntut dari maraknya pungutan liar saat pemakaman dan makam fiktif.
Menurut dia, perombakan terhadap kepala dinas hingga suku dinas. Ia tak yakin, kalau hanya kepala dinas yang diganti masalah akan selesai.
“Kalau cuma ganti kepala dinas, bawahnya tidak diganti semua, tidak ada guna. Jadi, kalau mau ganti, cuci gudang saja semua,” kata Ahok di Balai Kota.
medcom.id, Jakarta: Pendaftaran pengajuan makam secara
online melalui situs
pertamananpemakaman.jakarta.go.id diyakini mencegah pungutan liar. Namun, penerapan sistem tersebut belum optimal.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui proses pendaftaran pengajuan makam via online yang terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Memang masih belum optimal, masyarakat masih cenderung datang langsung ke UPT (Unit Pengelola Teknis) makam,” kata Ratna ketika dihubungi
Media Indonesia, Jumat (10/6/2016).
.jpg)
Sumber: pertamananpemakaman.jakarta.go.id
Ratna menyebut, masa transisi menjadi penyebab masyarakat belum optimal menggunakan sistem informasi makam. Untuk mencegah pungutar liar dan permainan oknum UPT seperti modus makam fiktif, Ratna menginventarisasi makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami data lagi makam lama dan makam yang sudah ada tetapi plakatnya sudah tidak jelas, agar bisa kita tumpang dengan makam yang lain. Karena sulit juga, banyak warga yang sudah lama bayar retribusi dan datanya hilang,” ujarnya.
Dia mengakui, sempat banyak makam fiktif. Namun, Ratna mengklaim makam fiktif sudah tidak ada lagi sejak menginspeksi langsung keberadaan makam di Jakarta. Oknum UPT Makam yang ketahuan terlibat pungutan liar pun telah dipecat.
“Sudah tiga PNS (pegawai negeri sipil) yang kami pecat. Satu dari TPU Pondok Ranggon dan dua dari TPU Kawi-kawi, Jakarta Pusat. Ketiganya orang lama memang,” kata Ratna.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan merombak pejabat di Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Rencana ini merupakan buntut dari maraknya pungutan liar saat pemakaman dan makam fiktif.
Menurut dia, perombakan terhadap kepala dinas hingga suku dinas. Ia tak yakin, kalau hanya kepala dinas yang diganti masalah akan selesai.
“Kalau cuma ganti kepala dinas, bawahnya tidak diganti semua, tidak ada guna. Jadi, kalau mau ganti, cuci gudang saja semua,” kata Ahok di Balai Kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
