medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menhapus sistem 3 in 1 dalam pengaturan lalu lintas hari ini, Senin (16/5/2016). Kini, tidak ada lagi anak-anak yang dieksploitasi orang tuanya untuk menjadi joki 3 in 1.
"Kita tidak melihat lagi orang yang dieksploitasi, anak-anak dikasih obat tidur, ya kan? Kita ini ada nilainya, orang Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di SD Santa Maria, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/5/2016).
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, tidak akan ada lagi alasan menjadi joki untuk menyekolahkan anak. Pemprov DKI telah menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sementara dari sisi kesiapan lalu lintas, Ahok mengaku telah memperbanyak jumlah bus TransJakarta dan memperbaiki fasilitas pelayanannya. "Sekarang bus yang kita kasih untuk koridor busway kan kelas satu," ujarnya.
(Baca: Ahok Ingin tak Ada Lagi Sistem 3 in 1)
Meski demikian, Ahok merasa electronic road pricing (ERP) tetap perlu diberlakukan. Bukan hanya untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota, tetapi juga sebagai sistem subsidi silang.
"Harapan kami, orang masuk Jakarta itu dari pinggiran dengan harga terjangkau, sampai tidak bayar sebetulnya," kata Ahok.
Bus TransJakarta jurusan Universitas Indonesia-Manggarai terjebak macet saat melintas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan -- ANT/Reno Nasir
Langkah lain yang telah dilakukan Ahok untuk menghadapi penghapusan sistem 3 in 1 adalah dioperasikannya bus TransJakarta dengan rute Depok, Bekasi, dan Tangerang. Bahkan, warga dapat menikmati rute baru TransJakarta tersebut dengan tarif sama.
(Baca: Ahok Optimistis Warga Tangerang dan Depok Gunakan TransJakarta)
Kini, Ahok tengah mengkaji agar warga Bogor juga bisa menikmati hal yang sama. Ia juga merencanakan TransJakarta gratis.
"Bagi kami, transportasi massal harus disubsidi dengan PSO (public service obligation). Kita keluarkan Rp4 triliun-Rp5 triliun juga enggak apa-apa, yang penting masyarakat bisa dapatkan yang paling murah, aman, dan nyaman. Syukur-syukur bisa gratis," ujar Ahok.
Tarif gratis, lanjut Ahok, kemungkinan bisa terwujud jika ERP sudah diberlakukan. "Nanti kalau ERP sudah cukup, operasinya bagus, seluruh tengah kota ini enggak ada yang bayar lagi naik bus. Ini akan memudahkan orang hidup enak di Jakarta," pungkas Ahok.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menhapus sistem
3 in 1 dalam pengaturan lalu lintas hari ini, Senin (16/5/2016). Kini, tidak ada lagi anak-anak yang dieksploitasi orang tuanya untuk menjadi joki
3 in 1.
"Kita tidak melihat lagi orang yang dieksploitasi, anak-anak dikasih obat tidur, ya kan? Kita ini ada nilainya, orang Jakarta," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di SD Santa Maria, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/5/2016).
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, tidak akan ada lagi alasan menjadi joki untuk menyekolahkan anak. Pemprov DKI telah menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak Jakarta melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sementara dari sisi kesiapan lalu lintas, Ahok mengaku telah memperbanyak jumlah bus TransJakarta dan memperbaiki fasilitas pelayanannya. "Sekarang bus yang kita kasih untuk koridor
busway kan kelas satu," ujarnya.
(Baca: Ahok Ingin tak Ada Lagi Sistem 3 in 1)
Meski demikian, Ahok merasa
electronic road pricing (ERP) tetap perlu diberlakukan. Bukan hanya untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota, tetapi juga sebagai sistem subsidi silang.
"Harapan kami, orang masuk Jakarta itu dari pinggiran dengan harga terjangkau, sampai tidak bayar sebetulnya," kata Ahok.
Bus TransJakarta jurusan Universitas Indonesia-Manggarai terjebak macet saat melintas di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan -- ANT/Reno Nasir
Langkah lain yang telah dilakukan Ahok untuk menghadapi penghapusan sistem
3 in 1 adalah dioperasikannya bus TransJakarta dengan rute Depok, Bekasi, dan Tangerang. Bahkan, warga dapat menikmati rute baru TransJakarta tersebut dengan tarif sama.
(Baca: Ahok Optimistis Warga Tangerang dan Depok Gunakan TransJakarta)
Kini, Ahok tengah mengkaji agar warga Bogor juga bisa menikmati hal yang sama. Ia juga merencanakan TransJakarta gratis.
"Bagi kami, transportasi massal harus disubsidi dengan PSO
(public service obligation). Kita keluarkan Rp4 triliun-Rp5 triliun juga enggak apa-apa, yang penting masyarakat bisa dapatkan yang paling murah, aman, dan nyaman. Syukur-syukur bisa gratis," ujar Ahok.
Tarif gratis, lanjut Ahok, kemungkinan bisa terwujud jika ERP sudah diberlakukan. "Nanti kalau ERP sudah cukup, operasinya bagus, seluruh tengah kota ini enggak ada yang bayar lagi naik bus. Ini akan memudahkan orang hidup enak di Jakarta," pungkas Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NIN)
