medcom.id, Jakarta: Pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Utara Jakarta sudah dipegang sejumlah perusahaan properti terkemuka. Pulau reklamasi ini pun diproyeksikan menjadi pusat ekonomi terbesar di Jakarta.
Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% X nilai jual objek pajak (NJOP) X area yang berpotensi dijual.
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menyebutkan, banyak hal yang bakal dibangun dari nilai presentase 15 persen tersebut. Beberapa di antaranya adalah untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta seperti Light Rail Trans (LRT).
"Jakarta mau diberesin dari banjir. Duitnya bagimana? Kamu mau bangun LRT Rp50 triliun sampai Rp69 triliun, duit dari mana?" kata Ahok di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Dharmasuci, Jakarta Utara, Rabu (6/4/2016).
Mantan bupati Belitung ini tak terima ketika mengetahui Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI mengusulkan nilai tambahan kontribusi diartikan sebagai kontribusi 5 persen lahan yang sudah diwajibkan ke pengembang sebelumnya. Dia bilang, angka 15 persen cukup berarti untuk pembangunan infrastruktur bagi warga di sekitar kawasan mewah itu.
"Bayangin pulau 500 hektar, bikin bangunan begitu mewah begitu kaya. Orang kaya pakai pembantu enggak? Pakai sopir enggak? Petugas kebersihan juga, mau bagaimana mereka tinggal di pulau?" tanya Ahok.
Warga menengah ke bawah, kata Ahok, akan susah mendapatkan tempat tinggal di pulau reklamasi. Padahal diprediksi ribuan pekerja akan datang dari sejumlah daerah seperti Bekasi, Depok dan Tangerang.
"Terus masa pekerja ramai-ramai tiap hari ribuan orang kerja di satu pulau gitu?" terang dia.
Karena alasan itulah Ahok bersikukuh menambahkan kontribusi tambahan 15 persen kepada pengembang. "Jadi enak saja kalian (pengembang) bikin pulau, bikin pulau begitu mewah terus, pegawai pulau tinggal di mana," ungkap dia.
Penetapan Kontribusi 15%
Ahok bilang sudah membentuk tim dan memanggil sejumlah ahli untuk menetapkan angka 15 persen, salah satunya adalah ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahok mengaku meminta para ahli itu untuk menghitung harga tanah sesuai dengan potensi keuntungan yang didapat.
"ITB semua hitung berapa yang adil. Ini kan tanah kita kamu uruk. Berapa yang adil kalau kamu jual tanah kita nih. Dia hitung 15 persen," terang Ahok.
Pada zaman kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ujar Ahok, sempat ada usulan dari pengembang untuk mematok harga tanah Rp1 juta per meter. Ahok mengaku menolak usulan tersebut karena tampaknya harga tanah bisa dengan gampang berubah.
"Kalau dipatok Rp2 juta nanti ditanya kenapa enggak Rp3 juta kan mati saya (rugi)," ungkap dia.
Karena renteran alasan itu, Ahok mentahkan usulan Balegda soal konversi 5 persen sebagai tambahan kontribusi itu. Angka 5 persen diakui terlalu timpang mengingat hukum harga tanah yang pasti terus naik.
"Itu namanya tukar guling dong. Kalau tukar guling, bisa masuk penjara saya," tandas dia.
medcom.id, Jakarta: Pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Utara Jakarta sudah dipegang sejumlah perusahaan properti terkemuka. Pulau reklamasi ini pun diproyeksikan menjadi pusat ekonomi terbesar di Jakarta.
Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta mengusulkan tambahan kontribusi sebesar 15% X nilai jual objek pajak (NJOP) X area yang berpotensi dijual.
Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menyebutkan, banyak hal yang bakal dibangun dari nilai presentase 15 persen tersebut. Beberapa di antaranya adalah untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta seperti Light Rail Trans (LRT).
"Jakarta mau diberesin dari banjir. Duitnya bagimana? Kamu mau bangun LRT Rp50 triliun sampai Rp69 triliun, duit dari mana?" kata Ahok di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Dharmasuci, Jakarta Utara, Rabu (6/4/2016).
Mantan bupati Belitung ini tak terima ketika mengetahui Badan Legislatif Daerah (Balegda) DKI mengusulkan nilai tambahan kontribusi diartikan sebagai kontribusi 5 persen lahan yang sudah diwajibkan ke pengembang sebelumnya. Dia bilang, angka 15 persen cukup berarti untuk pembangunan infrastruktur bagi warga di sekitar kawasan mewah itu.
"Bayangin pulau 500 hektar, bikin bangunan begitu mewah begitu kaya. Orang kaya pakai pembantu enggak? Pakai sopir enggak? Petugas kebersihan juga, mau bagaimana mereka tinggal di pulau?" tanya Ahok.
Warga menengah ke bawah, kata Ahok, akan susah mendapatkan tempat tinggal di pulau reklamasi. Padahal diprediksi ribuan pekerja akan datang dari sejumlah daerah seperti Bekasi, Depok dan Tangerang.
"Terus masa pekerja ramai-ramai tiap hari ribuan orang kerja di satu pulau gitu?" terang dia.
Karena alasan itulah Ahok bersikukuh menambahkan kontribusi tambahan 15 persen kepada pengembang. "Jadi enak saja kalian (pengembang) bikin pulau, bikin pulau begitu mewah terus, pegawai pulau tinggal di mana," ungkap dia.
Penetapan Kontribusi 15%
Ahok bilang sudah membentuk tim dan memanggil sejumlah ahli untuk menetapkan angka 15 persen, salah satunya adalah ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahok mengaku meminta para ahli itu untuk menghitung harga tanah sesuai dengan potensi keuntungan yang didapat.
"ITB semua hitung berapa yang adil. Ini kan tanah kita kamu uruk. Berapa yang adil kalau kamu jual tanah kita nih. Dia hitung 15 persen," terang Ahok.
Pada zaman kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ujar Ahok, sempat ada usulan dari pengembang untuk mematok harga tanah Rp1 juta per meter. Ahok mengaku menolak usulan tersebut karena tampaknya harga tanah bisa dengan gampang berubah.
"Kalau dipatok Rp2 juta nanti ditanya kenapa enggak Rp3 juta kan mati saya (rugi)," ungkap dia.
Karena renteran alasan itu, Ahok mentahkan usulan Balegda soal konversi 5 persen sebagai tambahan kontribusi itu. Angka 5 persen diakui terlalu timpang mengingat hukum harga tanah yang pasti terus naik.
"Itu namanya tukar guling dong. Kalau tukar guling, bisa masuk penjara saya," tandas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
