medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kompensasi bagi Pekerja Seks Komersil (PSK) Kalijodo, yang memiliki KTP DKI. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama pun menawarkan para PSK pekerjaan.
"Sekarang mau kerja apa? Kerja jadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mau enggak?," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2016).
Kendati menawarkan pekerjaan, Ahok mengaku ragu dengan tawarannya. Dia ragu para PSK mau menjadi PPSU, lantaran pekerjaan PPSU yang mengutamakan tenaga. Pekerjaan ini jauh lebih sulit ketimbang menjadi PSK.
"Uang lendir enak begitu mana mau kerja yang capek lu. Kalau lu mau (jadi PPSU) ngomong sama gua," ucap Ahok.
Rencananya, kompensasi yang diberikan Pemprov DKI kepada PSK asli Jakarta dalam bentuk modal dagang. PSK diharapkan dapat menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka juga akan diberi tempat tinggal rusun.
"Kita kasih rusun kalau ada sisa. Lu tinggal duduk saja. Yang bukan KTP DKI kita pulangkan," ucap Ahok.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara membuka posko pendaftaran dan penanganan Kalijodo di Kantor Kecamatan Penjaringan. Posko itu untuk mendata PSK, pramusaji dan pekerja lain yang berniat beralih profesi.
Bagi warga yang menghuni kawasan Kalijodo dan memiliki KTP DKI Jakarta akan didata untuk mendapat jatah unit rusun atau dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
Sesuai geografis dan demografi, kawasan Kalijodo yang akan ditata termasuk dalam wilayah RT 01, 03, 04, 05 dan RT 06 RW 05, Pejagalan. Sebanyak 1.340 kepala keluarga dengan jumlah 3.052 jiwa tercatat sebagai penghuni.
Di kawasan seluas sekitar 1,6 hektare terdapat sebanyak 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Dari jumlah bangunan, 58 di antaranya merupakan kafe, satu pabrik, dua musala, satu gereja, kantor RW dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD).
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, dari data yang dimiliki, di Kalijodo terdapat 195 orang berprofesi sebagai psk terikat, 250 orang tidak terikat dan pramusaji sebanyak 500 orang. Bila ditambah pekerja lain, totalnya mencapai 1.405 orang.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap memberikan kompensasi bagi Pekerja Seks Komersil (PSK) Kalijodo, yang memiliki KTP DKI. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama pun menawarkan para PSK pekerjaan.
"Sekarang mau kerja apa? Kerja jadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mau enggak?," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/6/2016).
Kendati menawarkan pekerjaan, Ahok mengaku ragu dengan tawarannya. Dia ragu para PSK mau menjadi PPSU, lantaran pekerjaan PPSU yang mengutamakan tenaga. Pekerjaan ini jauh lebih sulit ketimbang menjadi PSK.
"Uang lendir enak begitu mana mau kerja yang capek lu. Kalau lu mau (jadi PPSU) ngomong sama gua," ucap Ahok.
Rencananya, kompensasi yang diberikan Pemprov DKI kepada PSK asli Jakarta dalam bentuk modal dagang. PSK diharapkan dapat menghidupkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mereka juga akan diberi tempat tinggal rusun.
"Kita kasih rusun kalau ada sisa. Lu tinggal duduk saja. Yang bukan KTP DKI kita pulangkan," ucap Ahok.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara membuka posko pendaftaran dan penanganan Kalijodo di Kantor Kecamatan Penjaringan. Posko itu untuk mendata PSK, pramusaji dan pekerja lain yang berniat beralih profesi.
Bagi warga yang menghuni kawasan Kalijodo dan memiliki KTP DKI Jakarta akan didata untuk mendapat jatah unit rusun atau dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.
Sesuai geografis dan demografi, kawasan Kalijodo yang akan ditata termasuk dalam wilayah RT 01, 03, 04, 05 dan RT 06 RW 05, Pejagalan. Sebanyak 1.340 kepala keluarga dengan jumlah 3.052 jiwa tercatat sebagai penghuni.
Di kawasan seluas sekitar 1,6 hektare terdapat sebanyak 250 bangunan permanen, 300 bangunan semi permanen. Dari jumlah bangunan, 58 di antaranya merupakan kafe, satu pabrik, dua musala, satu gereja, kantor RW dan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD).
Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengatakan, dari data yang dimiliki, di Kalijodo terdapat 195 orang berprofesi sebagai psk terikat, 250 orang tidak terikat dan pramusaji sebanyak 500 orang. Bila ditambah pekerja lain, totalnya mencapai 1.405 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)