medcom.id, Jakarta: Badan Kehormatan DPRD DKI diminta menyelidiki keterlibatan anggota DPRD dalam kasus dugaan penyalahgunaan rusun.Oknum DPRD diduga membekingi penghuni ilegal di rusun Tipar Cakung.
"Harusnya majelis kehormatan DPRD yang proses, percuma kalau satu geng yang meriksa, susah," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/1/2016).
Sebuah surat memo beredar menggunakan kepala surat DPRD DKI berisikan penundaan pembayaran salah satu unit rusun Tipar Cakung Blok Cendana, Lantai V, Nomor 516. Rusun tersebut disewa oleh oknum wartawan inisial HP.
Memo itu dituliskan atas nama salah seorang anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman. Belakangan diketahui HP bukan pemilik unit rusun itu. Rusun itu milik Endang.
Saat dikonfirmasi, Prabowo membantah hal tersebut. Dia mengungkapkan, surat yang beredar tersebut palsu.
Prabowo mengatakan, oknum HP yang berprofesi sebagai wartawan itu memang pernah meminta tolong kepadanya untuk menangguhkan eksekusi rusun. Namun, Prabowo tidak pernah mengeluarkan surat itu.
Dia mengatakan, oknum HP telah memalsukan tanda tangannya dan mengganti tahun keluar surat.
"Kop surat bisa saja discan. Saya tidak pernah mengeluarkan surat itu," kata Prabowo.
medcom.id, Jakarta: Badan Kehormatan DPRD DKI diminta menyelidiki keterlibatan anggota DPRD dalam kasus dugaan penyalahgunaan rusun.Oknum DPRD diduga
membekingi penghuni ilegal di rusun Tipar Cakung.
"Harusnya majelis kehormatan DPRD yang proses, percuma kalau satu
geng yang meriksa, susah," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/1/2016).
Sebuah surat memo beredar menggunakan kepala surat DPRD DKI berisikan penundaan pembayaran salah satu unit rusun Tipar Cakung Blok Cendana, Lantai V, Nomor 516. Rusun tersebut disewa oleh oknum wartawan inisial HP.
Memo itu dituliskan atas nama salah seorang anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman. Belakangan diketahui HP bukan pemilik unit rusun itu. Rusun itu milik Endang.
Saat dikonfirmasi, Prabowo membantah hal tersebut. Dia mengungkapkan, surat yang beredar tersebut palsu.
Prabowo mengatakan, oknum HP yang berprofesi sebagai wartawan itu memang pernah meminta tolong kepadanya untuk menangguhkan eksekusi rusun. Namun, Prabowo tidak pernah mengeluarkan surat itu.
Dia mengatakan, oknum HP telah memalsukan tanda tangannya dan mengganti tahun keluar surat.
"Kop surat bisa saja discan. Saya tidak pernah mengeluarkan surat itu," kata Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)