Pengesahan Raperda APBD-P DKI 2017 Ditunda

medcom.id, Jakarta: DPRD DKI Jakarta menunda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 yang dijadwalkan hari ini. Tidak diketahui apa yang membuat anggota dewan melakukan penundaan.   Pantauan Metrotvnews.com, sejak pukul 09.30 WIB, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyambangi ruangan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Baca: APBD Perubahan DKI 2017 Diproyeksikan Sebesar Rp71,89 Triliun Terlihat pula Sekda DKI Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi C Brata dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati.   Namun, sebubarnya pertemuan mereka di ruangan Djarot sekitar pukul 11.00 WIB, tak membuat rapat paripurna dimulai. Pada pukul 17.00 WIB, giliran Saefullah, Michael, dan Tuty yang mendatangi ruangan Prasetyo di Gedung DPRD DKI.   "Enggak dikasih alasan utuh (oleh DPRD) kenapa pending. Itu kan hajat mereka mau mundur atau dipercepat, hak mereka anggota dewan yang terhormat," kata Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 29 September 2017. Baca: DPRD DKI Jamin APBD DKI di Masa Transisi Berjalan Mulus Saefullah mengatakan, ada angka yang belum disepakati dalam APBD-P 2017, yakni soal kenaikan tunjangan dewan. Namun, ia tak ingin menegaskan kalau penundaan rapat paripurna lantaran angka itu.   "Estimasinya belum sepakat kita. Sepakatnya nanti, kan enggak bisa pakai perasaan, subjektif," ucap dia.   Saefullah menjelaskan, angka kenaikan tunjangan dewan sedang di-breakdown oleh BPKD DKI. Ia menegaskan, kenaikan tunjangan dewan harus patut dan wajar.   "Kalau kebesaran orang lain pertanyakan, kalau terlalu kecil kasihan juga terlalu berat kerjanya. Jadi yang patut dan wajar tapi tidak menabrak aturan," kata Saefullah.