Jakarta: Epidemiolog Pandu Riono berharap Pemerintah Indonesia dapat menginisiasi negara lain agar lebih terbuka membahas ketimpangan vaksinasi global di Presidensi G20. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini menilai sejumlah negara yang tergabung dalam G20 juga tengah menghadapi permasalahan cakupan vaksin covid-19 yang berbeda-beda. Bahkan kesulitan dalam mengakses vaksin.
Hal itu disebabkan masing-masing negara memiliki semangat vaksinasi dan sistem politik dan sistem kesehatan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan masyarakatnya, ada yang tidak mau divaksin, ada pula yang sejak awal anti-vaksin.
"Di Tiongkok juga walaupun punya pabrik vaksin, masalahnya banyak orang tua yang tidak mau divaksin, dimensinya luas sekali. Tidak ada single solution for all (satu solusi untuk semua), tergantung masalahnya di masing-masing negara," ujar Pandu dilansir Antara, Senin, 4 April 2022.
Baca: Vaksin Booster Diserbu ASN: Demi Mudik!
Pandu mengatakan saat ini secara global, dunia malah sedang kelebihan produksi vaksin. Ironinya, beberapa negara yang telah diberikan vaksin covid-19 tidak dapat menggerakkan vaksinasinya. Sehingga akhirnya banyak vaksin yang kadaluwarsa.
"Banyak negara mau tidak membuka masalah itu? Karena perlu kejujuran. Banyak negara tidak mau mengakui kelemahan sistemnya. Yang penting adalah Indonesia sebagai Presidensi G20 membuka atau memfasilitasi, agar semua orang duduk dan bicara bersama," kata dia.
Selain itu yang tidak kalah penting, menurut Pandu, adalah bagaimana G20 juga membahas pemahaman mengenai arsitektur kesehatan global di tengah berbagai krisis. Yaitu krisis kesehatan pandemi global covid-19, krisis ekonomi, dan krisis kemanusiaan oleh perang antara Rusia dan Ukraina.
"Tiap negara harus punya keterbukaan masalah masing-masing. Indonesia harus menginisiasi supaya negara-negara terbuka, mengakui kelemahan," kata dia.
Selain itu dia berharap dalam ajang Presidensi G20 mendatang setiap negara dapat merumuskan rencana aksi mengenai pemerataan vaksinasi. Sehingga bisa dilanjutkan ke Presidensi G20 berikutnya dan tidak berhenti pada pertemuan di Bali saja.
Jakarta: Epidemiolog Pandu Riono berharap Pemerintah Indonesia dapat menginisiasi negara lain agar lebih terbuka membahas ketimpangan vaksinasi global di
Presidensi G20. Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini menilai sejumlah negara yang tergabung dalam G20 juga tengah menghadapi permasalahan cakupan
vaksin covid-19 yang berbeda-beda. Bahkan kesulitan dalam mengakses vaksin.
Hal itu disebabkan masing-masing negara memiliki semangat
vaksinasi dan sistem politik dan sistem kesehatan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan masyarakatnya, ada yang tidak mau divaksin, ada pula yang sejak awal anti-vaksin.
"Di Tiongkok juga walaupun punya pabrik vaksin, masalahnya banyak orang tua yang tidak mau divaksin, dimensinya luas sekali. Tidak ada
single solution for all (satu solusi untuk semua), tergantung masalahnya di masing-masing negara," ujar Pandu dilansir
Antara, Senin, 4 April 2022.
Baca:
Vaksin Booster Diserbu ASN: Demi Mudik!
Pandu mengatakan saat ini secara global, dunia malah sedang kelebihan produksi vaksin. Ironinya, beberapa negara yang telah diberikan vaksin covid-19 tidak dapat menggerakkan vaksinasinya. Sehingga akhirnya banyak vaksin yang kadaluwarsa.
"Banyak negara mau tidak membuka masalah itu? Karena perlu kejujuran. Banyak negara tidak mau mengakui kelemahan sistemnya. Yang penting adalah Indonesia sebagai Presidensi G20 membuka atau memfasilitasi, agar semua orang duduk dan bicara bersama," kata dia.
Selain itu yang tidak kalah penting, menurut Pandu, adalah bagaimana G20 juga membahas pemahaman mengenai arsitektur kesehatan global di tengah berbagai krisis. Yaitu krisis kesehatan pandemi global covid-19, krisis ekonomi, dan krisis kemanusiaan oleh perang antara Rusia dan Ukraina.
"Tiap negara harus punya keterbukaan masalah masing-masing. Indonesia harus menginisiasi supaya negara-negara terbuka, mengakui kelemahan," kata dia.
Selain itu dia berharap dalam ajang Presidensi G20 mendatang setiap negara dapat merumuskan rencana aksi mengenai pemerataan vaksinasi. Sehingga bisa dilanjutkan ke Presidensi G20 berikutnya dan tidak berhenti pada pertemuan di Bali saja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEV)
