Jakarta: Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang dipindahkan dari trotoar ke bahu jalan di sepanjang Jalan Jatibaru. Mereka ditempatkan di tenda gratis.
"Kita tidak membebankan biaya sewa ke PKL," kata Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (Sudin KUMKMP) Jakarta Pusat, Bangun Richard, kepada Medcom.id, Kamis, 21 Desember 2017.
Terkait penjagaan, kata dia, bakal diawasi oleh Satpol PP. Pemprov DKI hanya menyiapkan tempat.
"Itu kewenangan dari Satpol PP mungkin ya. Bukan kewenangan kita. Kita hanya menata, mendata, dan menyediakan tenda," tutur Bangun.
Sudah menjadi rahasia umum aksi permanisme kerap kali terjadi di Tanah Abang. Preman biasa meminta uang sewa lapak trotoar kepada pedagang PKL.
Begitu pun soal keamanan pengunjung. Kasus pencopetan bukan hal yang asing terjadi di pasar grosir terbesar se-Asia Tenggara itu.
(Baca juga: Ombudsman: Satpol PP DKI Pungut Uang saat Tertibkan PKL)
Baru-baru ini Ombudsman mengeluarkan investigasi tekait praktik maladministrasi dalam penataan dan PKL di DKI Jakarta. Investigasi telah dilakukan untuk mengetahui adanya dugaan berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), dan pembiaran oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan potensi malaadministrasi tersebut juga berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Penertiban, kata dia, kemudian menimbulkan keresahan serta ketidakpastian.
Tak hanya Satpol PP, tim investigasi Ombudsman juga mencium keterlibatan oknum di kelurahan dan kecamatan setempat. Menurut Adrianus, sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP berfungsi menegakkan perda dan ketentuan kepala daerah. Namun, kajian singkat menunjukkan oknum Satpol PP tersebut malah melakukan pembiaran.
(Baca juga: Gubernur Anies Tutup Satu Jalan Khusus untuk PKL Tanah Abang)
Jakarta: Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang dipindahkan dari trotoar ke bahu jalan di sepanjang Jalan Jatibaru. Mereka ditempatkan di tenda gratis.
"Kita tidak membebankan biaya sewa ke PKL," kata Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (Sudin KUMKMP) Jakarta Pusat, Bangun Richard, kepada Medcom.id, Kamis, 21 Desember 2017.
Terkait penjagaan, kata dia, bakal diawasi oleh Satpol PP. Pemprov DKI hanya menyiapkan tempat.
"Itu kewenangan dari Satpol PP mungkin ya. Bukan kewenangan kita. Kita hanya menata, mendata, dan menyediakan tenda," tutur Bangun.
Sudah menjadi rahasia umum aksi permanisme kerap kali terjadi di Tanah Abang. Preman biasa meminta uang sewa lapak trotoar kepada pedagang PKL.
Begitu pun soal keamanan pengunjung. Kasus pencopetan bukan hal yang asing terjadi di pasar grosir terbesar se-Asia Tenggara itu.
(Baca juga:
Ombudsman: Satpol PP DKI Pungut Uang saat Tertibkan PKL)
Baru-baru ini Ombudsman mengeluarkan investigasi tekait praktik maladministrasi dalam penataan dan PKL di DKI Jakarta. Investigasi telah dilakukan untuk mengetahui adanya dugaan berupa penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), dan pembiaran oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan potensi malaadministrasi tersebut juga berimbas pada tidak optimalnya peran Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah. Penertiban, kata dia, kemudian menimbulkan keresahan serta ketidakpastian.
Tak hanya Satpol PP, tim investigasi Ombudsman juga mencium keterlibatan oknum di kelurahan dan kecamatan setempat. Menurut Adrianus, sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP berfungsi menegakkan perda dan ketentuan kepala daerah. Namun, kajian singkat menunjukkan oknum Satpol PP tersebut malah melakukan pembiaran.
(Baca juga:
Gubernur Anies Tutup Satu Jalan Khusus untuk PKL Tanah Abang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
