Jakarta: Konsentrasi DPRD DKI Jakarta kepada pemilihan wakil gubernur (wagub) dinilai bakal terbelah. Pasalnya, Dewan bakal membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P).
“Kalau anggaran perubahan harus dikejar setiap hari dan melibatkan pimpinan,” kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Ashraf Ali kepada Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2019.
Ashraf menyarankan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan wagub DKI digelar dengan efektif. Saat ini, proses pemilihan wagub DKI mandek di rapimgab yang tertunda selama tiga kali.
“Kalau sibuk, Dewan setiap hari sibuk. (Tapi) rapimgab enggak harus selalu makan waktu,” ucap Ashraf.
Suara senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Dia menjelaskan APBD-P dibahas pada Senin, 12 Agustus 2019. Agenda itu, kata dia, mendesak dilakukan.
Menurut dia, APBD-P berfungsi menyesuaikan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Hal tersebut berkaitan dengan percepatan pembangunan Jakarta jelang akhir masa kepengurusan DPRD periode 2014-2019.
“Misalkan ada program Pemprov yang ingin diprioritaskan tapi anggarannya kurang, kita perlu bahas untuk menambah anggaran yang diajukan eksekutif,” tutur Gembong.
Anggota Komisi A itu mengatakan APBD-P sejatinya masalah lumrah. Biasanya, kata dia, rapat APBD-P berlangsung sekitar Mei dan Juni agar Dewan dan Pemprov masih memiliki waktu menjalankan percepatan pembangunan.
Namun tahun ini, rapat APBD-P terlambat karena sejumlah faktor. Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi salah satu penyebabnya. “Selain itu, pengajuan APBD-P dari eksekutif telat menyerahkan ke Dewan,” imbuh Gembong.
Baca: Anies Diminta Aktif Lobi PKS dan Gerindra
Jakarta: Konsentrasi DPRD DKI Jakarta kepada pemilihan wakil gubernur (wagub) dinilai bakal terbelah. Pasalnya, Dewan bakal membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P).
“Kalau anggaran perubahan harus dikejar setiap hari dan melibatkan pimpinan,” kata Ketua Fraksi Golkar di DPRD DKI Ashraf Ali kepada
Medcom.id, Jumat, 9 Agustus 2019.
Ashraf menyarankan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan wagub DKI digelar dengan efektif. Saat ini, proses pemilihan wagub DKI mandek di rapimgab yang tertunda selama tiga kali.
“Kalau sibuk, Dewan setiap hari sibuk. (Tapi) rapimgab enggak harus selalu makan waktu,” ucap Ashraf.
Suara senada disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono. Dia menjelaskan APBD-P dibahas pada Senin, 12 Agustus 2019. Agenda itu, kata dia, mendesak dilakukan.
Menurut dia, APBD-P berfungsi menyesuaikan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Hal tersebut berkaitan dengan percepatan pembangunan Jakarta jelang akhir masa kepengurusan DPRD periode 2014-2019.
“Misalkan ada program Pemprov yang ingin diprioritaskan tapi anggarannya kurang, kita perlu bahas untuk menambah anggaran yang diajukan eksekutif,” tutur Gembong.
Anggota Komisi A itu mengatakan APBD-P sejatinya masalah lumrah. Biasanya, kata dia, rapat APBD-P berlangsung sekitar Mei dan Juni agar Dewan dan Pemprov masih memiliki waktu menjalankan percepatan pembangunan.
Namun tahun ini, rapat APBD-P terlambat karena sejumlah faktor. Proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi salah satu penyebabnya. “Selain itu, pengajuan APBD-P dari eksekutif telat menyerahkan ke Dewan,” imbuh Gembong.
Baca: Anies Diminta Aktif Lobi PKS dan Gerindra
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
