Jakarta: Transportasi umum dengan energi terbarukan seperti tenaga listrik, menjadi keharusan di wilayah seperti DKI Jakarta. Kehadirannya dipandang mendesak dari sisi ekonomi dan lingkungan.
"Katakanlah regulasi elektrik bus ada, peluang kita dongkrak industri otomotif merebut merket dalam konteks elektronik vehicle akan terbuka," kata Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin saat diskusi bertema 'Kesiapan Kendaraan Listrik Mengaspal di Jakarta' di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 23 Juni 2019.
Bus dengan bahan bakal listrik juga menjadi pilihan di tengah upaya menurunkan tingkat polisi yang semakin tinggi. Implementasi pada moda transportasi pun dinilai bakal memunculkan daya saing baru produksi tanah air.
Ia mengatakan, saat ini penggunaan bahan bakar dengan kadar sulfur tinggi masih banyak digunakan pada transportasi umum Ibu Kota. Asap hitam mengepul masih ditemui terutama pada bus sedang yang menggunakan mesin disel lawas.
Untuk mengantisipasi itu, memang tak bisa secara langsung menggantinya dengan bus listrik. Salah satu solusi yakni dengan menggunakan bus gas atau solar.
"Tapi solar yang kadar belerang maksimum 10 ppm, Jakarta masih memiliki 2000 ppm wajar jelaganya sangat tinggi," kata Ahmad.
Pengamat Tatakota Yayat Supriyatna mengatakan biaya mahal pada pembelian bus listrik masih jauh lebih mahal dibanding dampak kesehatan dari pencemaran udara. Memperbanyak penggunanya bus listrik pada rute Transjakarta pun dinilai akan memberikan dampak efisiensi energi yang lebih masif.
"Basis angkutan umum sudah banyak gunakan listrik seperti Commuter, MRT, LRT, nah Transjakarta kalau pakai listrik akan menarik. Jumlah penumpang yang didorong gunakan energi listrik akan memberikan efisiensi yang sangat besar," ungkapnya.
Sudah saatnya, kata dia, Ibu Kota menjadi pelolor kendaraan transportasi umum yang menggunakan bahan bakar listrik. Pemerintah DKI Jakarta pun bisa langsung mengaplikasikan lantaran saat ini masih diuntungkan dengan fasilitas fiskal yang memadai.
"PR terbesar kita adalah membuat kualitas lingkungan yang lebih baik, biaya bus listrik tidak besar dibanding manfaat yang akan diterima. Perkuat melalui Perda transportasi itu akan luar biasa," ucapnya.
Jakarta: Transportasi umum dengan energi terbarukan seperti tenaga listrik, menjadi keharusan di wilayah seperti DKI Jakarta. Kehadirannya dipandang mendesak dari sisi ekonomi dan lingkungan.
"Katakanlah regulasi elektrik bus ada, peluang kita dongkrak industri otomotif merebut merket dalam konteks elektronik vehicle akan terbuka," kata Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin saat diskusi bertema 'Kesiapan Kendaraan Listrik Mengaspal di Jakarta' di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu, 23 Juni 2019.
Bus dengan bahan bakal listrik juga menjadi pilihan di tengah upaya menurunkan tingkat polisi yang semakin tinggi. Implementasi pada moda transportasi pun dinilai bakal memunculkan daya saing baru produksi tanah air.
Ia mengatakan, saat ini penggunaan bahan bakar dengan kadar sulfur tinggi masih banyak digunakan pada transportasi umum Ibu Kota. Asap hitam mengepul masih ditemui terutama pada bus sedang yang menggunakan mesin disel lawas.
Untuk mengantisipasi itu, memang tak bisa secara langsung menggantinya dengan bus listrik. Salah satu solusi yakni dengan menggunakan bus gas atau solar.
"Tapi solar yang kadar belerang maksimum 10 ppm, Jakarta masih memiliki 2000 ppm wajar jelaganya sangat tinggi," kata Ahmad.
Pengamat Tatakota Yayat Supriyatna mengatakan biaya mahal pada pembelian bus listrik masih jauh lebih mahal dibanding dampak kesehatan dari pencemaran udara. Memperbanyak penggunanya bus listrik pada rute Transjakarta pun dinilai akan memberikan dampak efisiensi energi yang lebih masif.
"Basis angkutan umum sudah banyak gunakan listrik seperti Commuter, MRT, LRT, nah Transjakarta kalau pakai listrik akan menarik. Jumlah penumpang yang didorong gunakan energi listrik akan memberikan efisiensi yang sangat besar," ungkapnya.
Sudah saatnya, kata dia, Ibu Kota menjadi pelolor kendaraan transportasi umum yang menggunakan bahan bakar listrik. Pemerintah DKI Jakarta pun bisa langsung mengaplikasikan lantaran saat ini masih diuntungkan dengan fasilitas fiskal yang memadai.
"PR terbesar kita adalah membuat kualitas lingkungan yang lebih baik, biaya bus listrik tidak besar dibanding manfaat yang akan diterima. Perkuat melalui Perda transportasi itu akan luar biasa," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
