Ilustrasi: Suasana penataan PKL di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: MI/Rommy Pujianto
Ilustrasi: Suasana penataan PKL di trotoar Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Foto: MI/Rommy Pujianto

PKS dan Gerindra Terbelah Soal PKL Ibu Kota

Nasional pedagang kaki lima (pkl) trotoar
M Sholahadhin Azhar • 29 Agustus 2019 17:29
Jakarta: PKS tak sepaham dengan Partai Gerindra soal penataan pedagang kaki lima (PKL) di trotoar Jakarta. Anggota DPRD DKI fraksi PKS, Nasrullah, mengatakan harus ada pengaturan yang mendalam untuk penempatan PKL jika memang boleh berdagang di trotoar.
 
"Kalau memang buat PKL, itu di titik-titik mana yang harus ditempatkan. Karena kalau dibiarkan gitu saja nanti jadi kumuh," kata Nasrullah kepada Medcom.id, Kamis, 29 Agustus 2019.
 
Menurut dia, wacana PKL di trotoar yang disuarakan Gerindra harus diperdalam. Jangan sampai isu tersebut menjelma menjadi komoditas politik semata.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau partai itu kan isunya isu politik, kalau sudah menyatakan seperti itu berarti ada apa, kalau untuk kepentingan masyarakat, maka perlu dikaji dulu apakah memang diperlukan," ujar dia.
 
Dia menilai PKL bisa ditata dengan mengumpulkannya di titik tertentu, seperti membuka sentra kuliner atau asongan dengan minuman dingin. Karena itu dibutuhkan para pejalan kaki.
 
Namun, jangan trotoar dihalangi dengan tenda untuk berjualan. Nasrullah meminta Pemprov DKI intens berkomunikasi dengan dewan untuk membahas masalah ini.
 
Nasrullah juga meminta revitalisasi trotoar lebih akomodatif. Artinya, ada bahu jalan yang rapi sebagai trotoar, namun tetap ada aktivitas masyarakat di sekitarnya.
 
"Karena kalau orang jalan kaki kadang haus juga, mini market kejauhan, cuma memang harus dikondisikan," kata dia.
 
Sebelumnya Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, M Syarif, mengaku tak masalah PKL berjualan di trotoar. Dia menyebut itu bagian dari solusi penataan PKL.
 
Dia menyebut memperbolehkan PKL berdagang di trotoar bentuk keberpihakan kepada kaum lemah. Sebab, Pemprov DKI juga harus memfasilitasi PKL dalam menjajakan barang dagangannya.
 
"Mendekatkan pedagang pada pembelinya, ya di trotoar. Supaya trotoarnya tidak kumuh, ya dibina, diatur tata letaknya," kata Syarif.

 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif