medcom.id, Jakarta: Ribuan anggota Satpol PP dan Dishub DKI menggelar unjuk rasa di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB). Mereka menuntut diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Tuntutan kita hanya satu, status kita ditingkatkan dari pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS," kata Ketua Wilayah Satpol PP Jakarta Barat Frank Sianturi di lokasi, kepada Metrotvnews.com, Senin 25 September 2017.
Mereka yang turun ke jalan mencapai 1.800-an orang. Mereka, kata Frank, adalah Satpol PP dan anggota Dishub dari gelombang 3 dan gelombang 4 yang telah 12 tahun mengabdi di DKI. Namun statusya masih sebagai PTT.
"Kita sudah berapa kali aksi dulu di Istana. Kita juga gabung dengan Satpol PP se-nusantara sampai sekarang belum dapat respon sama sekali," jelasnya.
Baca: Satpol PP Ngeluh Kewalahan Ulah PKL
Dia beralasan, penuntutan status menjadi CPNS lantaran beban kerja Satpol PP dan Dishub PTT setara dengan Satpol PP dan Dishub PNS. Padahal risiko yang dimiliki sama, namun segi pengahsilan berbeda.
"Di saat kita hadapi risiko besar, seperti dulu di Koja. Kita hanya dikasih gaji Rp3 juta. Kita mikirin perubahan status demi anak istri. Kalau suatu saat kita enggak ada, anak-istri bisa tercover," terangnya.
Baca: Djarot Berencana Naikkan Gaji Satpol PP dan Damkar
Dia membeberkan, sejak Juli 2017 lalu, pihaknya telah mengajukan formasi ke Kemenpan RB. Namun, hingga kini belum ditanggapi.
"Kita sudah dapat ibaratnya dukungan dari Ketua DPRD juga dapat dukungan Gubernur DKI. Yang kita tuntut ini pengajuan formasi khusus kuta yang sudah di Kemenpan tapi belum ditanggapi," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Ribuan anggota Satpol PP dan Dishub DKI menggelar unjuk rasa di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB). Mereka menuntut diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
"Tuntutan kita hanya satu, status kita ditingkatkan dari pegawai tidak tetap (PTT) menjadi CPNS," kata Ketua Wilayah Satpol PP Jakarta Barat Frank Sianturi di lokasi, kepada
Metrotvnews.com, Senin 25 September 2017.
Mereka yang turun ke jalan mencapai 1.800-an orang. Mereka, kata Frank, adalah Satpol PP dan anggota Dishub dari gelombang 3 dan gelombang 4 yang telah 12 tahun mengabdi di DKI. Namun statusya masih sebagai PTT.
"Kita sudah berapa kali aksi dulu di Istana. Kita juga gabung dengan Satpol PP se-nusantara sampai sekarang belum dapat respon sama sekali," jelasnya.
Baca: Satpol PP Ngeluh Kewalahan Ulah PKL
Dia beralasan, penuntutan status menjadi CPNS lantaran beban kerja Satpol PP dan Dishub PTT setara dengan Satpol PP dan Dishub PNS. Padahal risiko yang dimiliki sama, namun segi pengahsilan berbeda.
"Di saat kita hadapi risiko besar, seperti dulu di Koja. Kita hanya dikasih gaji Rp3 juta. Kita mikirin perubahan status demi anak istri. Kalau suatu saat kita enggak ada, anak-istri bisa tercover," terangnya.
Baca: Djarot Berencana Naikkan Gaji Satpol PP dan Damkar
Dia membeberkan, sejak Juli 2017 lalu, pihaknya telah mengajukan formasi ke Kemenpan RB. Namun, hingga kini belum ditanggapi.
"Kita sudah dapat ibaratnya dukungan dari Ketua DPRD juga dapat dukungan Gubernur DKI. Yang kita tuntut ini pengajuan formasi khusus kuta yang sudah di Kemenpan tapi belum ditanggapi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
