Runyamnya Proyek Monorel

medcom.id, Jakarta: Proyek Monorel belum juga pasti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan, proyek tak bisa jalan karena masih banyak yang perlu dikaji, apalagi setelah PT Jakarta Monorail (JM) mengajukan seabrek perubahan rencana bisnis. Apa saja rencana perubahan yang diajukan oleh perusahaan yang disokong Ortus Holding itu? Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui rencanan bisnis proyek monorel beberapa kali berbelok arah. Ada beberapa bagian dalam rencana bisnis PT JM yang perlu dikaji lebih dalam, salah satunya terkait jumlah penumpang minimal agar bisa menutupi biaya operasi monorel. "Kalau soal monorel, mesti kita kaji lebih dalam lagi. JM itu pembicaraannya berubah terus. Pertama, bicara tentang jumlah penumpang 200 ribu, (tapi belakangan) terus diturunin," kata pria yang akrab dipanggil Ahok itu di Balai kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014). Jumlah penumpang minimal itu turun dari perkiraan awal 300 ribu per hari. Angka itu dikoreksi setelah PT JM berdiskusi dengan Pemprov DKI. Menurut Ahok, jumlah penumpang minimal yang diperkirakan PT JM tak masuk akal. Mentok diperkiraan jumlah minimal penumpang, tambah Ahok, PT JM meminta lahan seluas 200.000 meter per segi yang akan digarap buat menutupi ongkos operasional, karena Pemprov tak memberikan subsidi kepada PT JM apabila mereka merugi. Pemprov DKI tak langsung mengiyakan permohonan PT JM. Terlebih ada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara-Daerah, yang tak membenarkan adanya sewa-menyewa lahan antara pemerintah dengan perusahaan. "Sekarang mereka minta properti. Kalau properti swasta yang minta, tidak bisa," terang bekas Bupati Belitung Timur, itu. Lebih jauh, Ahok menilai, rencana pembangunan pusat bisnis di atas bangunan stasiun monorell juga tak masuk akal. Harga sewa tempat di bangunan itu pasti akan menyundul langit. "Kamu bisa bayangin enggak, tengah-tengah tiang stasiun monorel mau dibangun 3 lantai. Bangunan tiga lantai itu pondasinya mau berapa mahal? Pondasinya kalau begitu mahal, kamu mau sewain berapa? Kamu mau jual permata di situ? Yang naik monorel apa mau belanja begitu mahal kayak di mal?" guman Ahok. Ahok mengaku pernah menanyakan keseriusan PT JM membangun pusat bisnis di stasiun monorel kelak. Apakah memang benar bisa menutup biaya operasional? "Nah, terus mereka mengatakan, ini kan urusan mereka. Duit mereka. Ya kalau di halaman kamu, di tanah kamu, urusan kamu. Saya enggak mau pusing. Ini kan halaman kita. Kalau mangkrak gimana?" tegas Ahok. Belum lagi urusan 200.000 meter per segi rampung, lagi-lagi PT JM meminta hak kelola monorel selama 50 tahun. Padahal, peraturan yang berlaku hanya 30 tahun. "Peraturan cuma perbolehkan 30 tahun," ujar Ahok. "Itu kajiannya terlalu banyak." Alumni Geologi Universitas Trisakti itu juga mendengar informasi bahwa PT JM akan meminta lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. "Dia sempat bicara kepada deputi (bagian tata ruang dan lingkungan), 'kasih kita Tanah Abang saja, kita beres deh'. Nah, ini geser lagi nih," Ahok gemas. "Kalau kita kasih Tanah Abang, dasarnya apa?" Semua rencana bisnis PT JM, layaknya telur, menurut Ahok, setengah matang semua. Pemprov DKI kini tengah mengkaji beberapa aturan, salah satunya status kerja sama antara Pemprov dengan PT JM yang pernah diputus di tengah jalan oleh Gubernur DKI terdahulu, Fauzi Bowo. "Pak Fauzi Bowo pernah buat surat memutus kerja sama karena mereka terbukti wanprestasi (merugi) pada 2011. Apakah surat itu tidak berlaku? Apa kita boleh kembali menghidupkan surat itu? Mangkanya sekarang ini banyak kajian-kajian," ujar Ahok. "Kalau soal JM itu begitu. Soal ini sudah runyam."